westnoken.com Jakarta – Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw mempertanyakan adanya usulan anggaran untuk membayar utang PON XX 2021 yang mencapai Rp 300 miliar. Jhony heran lantaran pelaksanaan PON sudah dianggarkan sebesar Rp 2,4 triliun di APBD Papua hingga 2021.
“Pertanyaannya kenapa muncul lagi anggaran untuk pembiayaan PON Rp 300 miliar. Saya tidak mau bertanggung jawab untuk proses ini,” ungkap Jhoni Banua kepada wartawan saat ditemui di ruangannya, Selasa (18/10/2022).
“Mohon maaf. Kami dari sisi pimpinan dewan tidak lagi menyepakati untuk membiayai PON,” sambungnya
Pendanaan PON XX 2021 sudah cukup besar karena dianggarkan mencapai Rp 2,4 triliun di APBD Papua hingga 2021. Makanya Jhony mengaku heran lantaran saat rapat resmi dengan Kepala Badan Keuangan menyampaikan tidak ada utang lagi karena semuanya sudah dibayarkan.
“Kita sudah sepakati kewajiban Pemerintah Provinsi Papua, 100 persen dari dana APBD yang di dalamnya ada dana Otsus untuk membiayai PON,” bebernya
Hanya saja para anggota DPR Papua dari Fraksi Demokrat diungkap Jhony ngotot untuk membayar utang PON sebesar Rp 300 miliar tersebut. Padahal sudah jelas semua biaya PON harus sudah diselesaikan di APBD Pokok 2021.
“Teman-teman anggota DPR Papua ada yang meminta agar utang pada PON yang cukup besar kurang lebih Rp 300 Miliar untuk segera di bayarkan dalam ABT (anggaran belanja tambahan) ini. Uang dari mana padahal dalam APBD induk 2021 kita sepakat semua biaya PON harus diselesaikan,” pungkasnya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Yohanes Walilo yang berusaha dikonfirmasi detikcom terkait utang pembiayaan PON Papua nomor handphone-nya dalam kondisi tidak aktif.
Sementara, Ketua KONI Papua Kenius Kogoya yang dikonfirmasi terpisah tidak memberikan tanggapan. Pesan WhatsApp yang dikirimkan kepadanya juga hanya dibaca.