Menjaga Keutuhan NKRI: Kekerasan OPM Dinilai Hambat Pembangunan Papua
Westnoken – Wacana pengakuan Papua sebagai negara merdeka kembali menuai penolakan dari berbagai kalangan. Banyak pihak menilai, langkah tersebut berpotensi mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah diperjuangkan dengan susah payah sejak masa kemerdekaan.
Pemerintah menegaskan bahwa Papua merupakan bagian sah dari Indonesia, baik secara hukum nasional maupun internasional. Upaya pemisahan diri dinilai tidak hanya melanggar konstitusi, tetapi juga berpotensi memecah belah persatuan bangsa.
Meski pemerintah terus berkomitmen mempercepat pembangunan di tanah Papua—melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi—upaya tersebut kerap terhambat akibat aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok bersenjata OPM tercatat melakukan serangkaian aksi kekerasan, termasuk penyerangan terhadap pekerja proyek pembangunan jalan, tenaga kesehatan, dan guru di daerah pelosok. Aksi-aksi tersebut menimbulkan korban jiwa dan menghambat akses pelayanan publik di wilayah yang sulit dijangkau.
Tidak hanya mengganggu pembangunan, kelompok OPM juga dilaporkan kerap melakukan intimidasi terhadap masyarakat setempat dan pejabat daerah. Mereka diduga memaksa aparat pemerintah daerah menyerahkan sebagian dana pembangunan untuk kepentingan kelompok tersebut. Praktik ini membuat banyak program pemerintah tidak berjalan optimal meski anggaran yang dikucurkan sangat besar.
Aksi teror dan intimidasi itu menyebabkan sebagian masyarakat hidup dalam ketakutan dan tidak leluasa menjalankan aktivitas sehari-hari. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebebasan warga Papua justru terancam oleh tindakan sekelompok kecil yang mengatasnamakan perjuangan kemerdekaan.
OPM selalu menyuarakan pelanggaran HAM oleh negara, padahal tindakan mereka sendiri telah melanggar hak asasi manusia masyarakat Papua. Banyak warga yang kehilangan rasa aman, bahkan kehilangan nyawa akibat kekerasan bersenjata.
Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus melanjutkan pembangunan dan menghadirkan keadilan sosial di Papua. Melalui pendekatan kesejahteraan, dialog, dan penegakan hukum, pemerintah berharap rakyat Papua dapat hidup aman, sejahtera, dan sejajar dengan wilayah lain di Indonesia.