JANJI MANIS KEMERDEKAAN, REALITA PAHIT BAGI RAKYAT PAPUA
Westnoken, Jayapura — Kelompok separatis Papua yang selama ini mengklaim segala tindakannya merupakan upaya untuk memisahkan Papua dari Indonesia merupakan sebatas kepentingan politik segelintir orang, bukan mayoritas masyarakat Papua. Dibalik tindakan kelompok separatis tersebut tersebut, ada pertanyaan penting yang perlu dipahami bersama, jika Papua memisahkan diri dengan tindakan teror kelompok separatis, apakah akan mendapat dukungan PBB dan internasional?
PBB dan negara lainnya tidak akan mengakui Papua sebagai sebuah negara karena tidak mendapat kesepakatan dari negara Induk (Indonesia) dan akan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat Papua.
Status Papua Menjadi Tidak Jelas
Jika Papua memproklamasikan pemisahan diri tanpa persetujuan Indonesia, maka secara hukum internasional Papua tetap dianggap bagian dari Indonesia. Tanpa pengakuan dari PBB dan mayoritas negara dunia, Papua tidak diakui sebagai negara resmi.
Dukungan dari sebagian kecil negara atau kelompok kawasan, seperti di wilayah Melanesia, bersifat politik dan simbolik, tetapi tidak cukup untuk memberi status kenegaraan penuh.
Bagi masyarakat, kondisi ini berarti:
- Dokumen seperti paspor, ijazah, dan sertifikat berisiko tidak diakui luas
- Warga kesulitan bepergian, bekerja, atau melanjutkan pendidikan ke luar wilayah
- Status kewarganegaraan menjadi tidak pasti
Ketidakjelasan ini menciptakan kebingungan dan rasa tidak aman dalam kehidupan sehari-hari.
Ekonomi Masyarakat Berisiko Terpuruk
Tanpa pengakuan internasional, Papua akan sulit terhubung dengan sistem ekonomi global. Investasi asing tidak akan mau masuk karena status negara tidak memiliki kejelasan, perdagangan terhambat, dan akses ke lembaga keuangan internasional tertutup.
Dampaknya bagi masyarakat:
- Lapangan kerja semakin terbatas
- Harga kebutuhan pokok bisa meningkat ekstrim
- Pendapatan masyarakat menurun drastis
Kelompok yang paling merasakan dampaknya adalah petani, nelayan, pedagang kecil, dan pekerja harian yang menggantungkan hidup pada stabilitas ekonomi.
Pendidikan Anak-Anak Papua Terancam
Ketidakpastian status wilayah juga berdampak langsung pada pendidikan. Sekolah dan perguruan tinggi membutuhkan pengakuan resmi agar ijazahnya diakui secara luas.
Dalam kondisi tanpa pengakuan:
- Ijazah berisiko tidak diterima di luar
- Akses beasiswa dan pertukaran pelajar internasional tertutup
- Pendanaan pendidikan menjadi tidak stabil
Akibatnya, masa depan generasi muda Papua terancam, dan kesempatan mereka untuk bersaing di tingkat nasional maupun global semakin sempit.
Layanan Kesehatan dan Publik Bisa Terganggu
Pemisahan sepihak sering menimbulkan tarik-menarik kewenangan dan anggaran. Dalam situasi ini:
- Rumah sakit dan sekolah bisa kekurangan dana
- Gaji guru dan tenaga kesehatan terancam tidak lancar
- Pembangunan infrastruktur terhambat
Bagi masyarakat, hal ini berarti akses kesehatan dan pendidikan menjadi lebih sulit, terutama di daerah terpencil.
Keamanan dan Kehidupan Sosial Tidak Stabil
Ketika pemisahan dilakukan tanpa kesepakatan, ketegangan keamanan hampir tidak terhindarkan. Situasi ini dapat memicu konflik berkepanjangan dan perpecahan di tengah masyarakat, karena tidak semua lapisan masyarakat setuju untuk memisahkan diri dari Indonesia.
Dampaknya:
- Rasa aman menurun
- Aktivitas ekonomi dan pendidikan sering terganggu
- Anak-anak dan keluarga hidup dalam tekanan dan ketakutan
- Perbedaan pandangan politik di antara warga juga berpotensi memicu konflik sosial.
Kesimpulan
Jika Papua memaksakan pemisahan diri tanpa persetujuan Indonesia dan tanpa pengakuan dunia internasional, risikonya sangat besar:
- Status hukum wilayah dan warga menjadi tidak jelas
- Ekonomi masyarakat melemah dan terisolasi
- Pendidikan generasi muda terganggu
- Layanan kesehatan dan publik terancam
- Keamanan dan kehidupan sosial tidak stabil
Dalam kondisi seperti ini, yang paling dirugikan bukanlah elit politik, melainkan masyarakat Papua sendiri, anak-anak, orang tua, dan keluarga yang ingin hidup aman, sejahtera, dan memiliki masa depan yang pasti.
Sementara, elit dan tokoh yang selama ini menebar doktrin dan janji-janji palsu akan tetap tinggal di luar negeri dengan kenyamanan dan kebebasan nya, sementara masyarakat Papua yang akan merasakan kesulitannya secara langsung dan berkepanjangan.