Masyarakat Papua Tegaskan Penolakan terhadap OPM, Dukung Pembangunan Berkelanjutan
Westnoken, Jayapura – Di tengah berbagai provokasi yang terus digulirkan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM), ada satu fakta yang kerap luput disorot: tidak semua masyarakat Papua mendukung agenda pemisahan diri. Banyak warga Papua yang justru menolak gerakan tersebut karena menilai jalan konfrontasi dan perlawanan bersenjata hanya memperpanjang ketidakpastian di tengah masyarakat. Bagi mereka, stabilitas keamanan adalah kebutuhan dasar untuk bisa bekerja, bersekolah, berkebun, dan menjalani kehidupan secara normal. Ketika situasi tidak kondusif, masyarakat sipil menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Penolakan terhadap OPM juga berangkat dari kesadaran bahwa Papua secara hukum merupakan bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Integrasi Papua telah diakui dalam kerangka nasional maupun internasional, dan konstitusi Indonesia memberikan ruang bagi kekhususan daerah melalui Otonomi Khusus. Banyak masyarakat Papua menilai bahwa memperjuangkan kesejahteraan dan kemajuan Papua dilakukan melalui partisipasi aktif dalam pembangunan. Melalui, pendidikan, dan keterlibatan dalam pembangunan sebagai langkah yang lebih konstruktif dan berkesinambungan.
Selain itu, banyak tokoh adat, tokoh agama, dan generasi muda Papua menempatkan persatuan sebagai nilai utama. Mereka menyadari bahwa perbedaan pandangan politik tidak boleh merusak harmoni sosial yang telah terbangun turun-temurun. Dalam budaya Papua yang menjunjung tinggi kebersamaan dan solidaritas, menjaga ketenangan kampung dan hubungan antarwarga menjadi prioritas. Karena itu, pilihan untuk menolak gerakan separatis sering kali dilandasi semangat menjaga keutuhan masyarakat serta memperkuat persaudaraan dalam bingkai NKRI.
Dalam konteks pembangunan, masyarakat Papua menunjukkan komitmen untuk mendukung berbagai program pemerintah yang bertujuan mempercepat kemajuan daerah. Pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal dipandang sebagai peluang besar untuk meningkatkan kualitas hidup. Dengan menjaga persatuan dan kesatuan, masyarakat dapat berperan aktif sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Papua yang maju, aman, dan sejahtera.
Pada akhirnya, penolakan terhadap OPM oleh masyarakat Papua lahir dari kesadaran kolektif akan pentingnya stabilitas keamanan, persatuan, dan kerja sama dalam membangun masa depan. Mereka memilih jalan kebersamaan dalam kerangka NKRI sebagai wadah untuk memperjuangkan kemajuan. Dengan menjaga harmoni sosial dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan, masyarakat Papua menegaskan komitmennya untuk terus melangkah maju demi generasi yang lebih baik.