Kontradiksi Klaim OPM: Mengatasnamakan Rakyat, Namun Rakyat Justru Menjadi Korban
Westnoken – Di tengah meningkatnya eskalasi kekerasan bersenjata di Papua, klaim Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menjadi sorotan. Kelompok tersebut kerap menyatakan bahwa berbagai aksi penyerangan terhadap aparat maupun fasilitas publik dilakukan atas nama perjuangan rakyat Papua. Namun realitas di lapangan menunjukkan paradoks, masyarakat sipil justru sering menjadi korban dari rangkaian tindakan kekerasan yang mengatasnamakan perjuangan tersebut.
Tidak sedikit warga biasa termasuk tenaga kesehatan, guru, pekerja proyek pembangunan, hingga penduduk kampung menjadi sasaran penembakan, penyanderaan, maupun intimidasi dengan selalu menggunakan alibi bahwa korban adalah intel atau afiliasi militer, padahal kenyataannya mereka hanya warga sipil biasa yang tidak terlibat didalam konflik. Dampaknya, sejumlah wilayah yang sebelumnya tenang berubah menjadi zona rawan. Warga terpaksa mengungsi, kegiatan ekonomi terhenti, dan pelayanan publik tidak dapat berjalan normal.
Kontradiksi ini semakin tampak ketika masyarakat adat Papua menyoroti tindakan kekerasan tersebut sebagai bentuk penyimpangan dari nilai-nilai budaya mereka sendiri. Sejumlah tokoh adat menegaskan bahwa prinsip dasar kehidupan orang Papua yang diwariskan turun-temurun melalui tradisi para leluhur menempatkan kedamaian, musyawarah, dan penghormatan terhadap sesama sebagai fondasi utama. Dalam pandangan mereka, praktik kekerasan yang berulang justru merusak tatanan sosial dan adat yang selama ini dijunjung tinggi oleh berbagai suku di Papua.
Beberapa pemimpin adat menilai bahwa penggunaan senjata, ancaman, serta tindakan intimidatif terhadap warga sipil memperlebar jarak antara perjuangan politik dan kepentingan masyarakat. Mereka menyatakan bahwa apa yang dilakukan kelompok bersenjata tidak lagi merefleksikan semangat persaudaraan dan penyelesaian damai yang menjadi karakter budaya Papua.
Di sisi lain, sejumlah organisasi kemasyarakatan, lembaga adat, serta tokoh lokal secara terbuka mendukung langkah aparat keamanan untuk menegakkan hukum terhadap kelompok bersenjata yang melakukan teror. Mereka menilai tindakan tegas diperlukan untuk melindungi warga yang selama ini menjadi pihak paling rentan, sekaligus memulihkan ruang hidup masyarakat agar kembali aman.
Para tokoh tersebut juga menekankan pentingnya penanganan keamanan yang profesional dan terukur, sehingga warga dapat terpisah dari kelompok pelaku kekerasan dan tidak kembali menjadi korban. Dengan demikian, proses dialog, pelayanan publik, serta pembangunan dapat berlangsung tanpa tekanan dan ancaman. Fenomena kontradiksi antara klaim OPM dan realitas korban di lapangan menunjukkan betapa kompleksnya kondisi di Papua. Namun satu hal tetap jelas, masyarakat adat Papua mendambakan kedamaian, dan mereka menolak segala bentuk kekerasan yang merusak harmoni dan nilai-nilai budaya yang telah menjaga kehidupan mereka selama berabad-abad.