Pemerintah Tegaskan Operasi Papua Fokus Lindungi Warga Sipil dari Kelompok Bersenjata
JAKARTA — Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa langkah aparat keamanan di Papua merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas nasional serta melindungi masyarakat sipil dari aksi kekerasan kelompok separatis bersenjata. Pernyataan itu disampaikan menyusul tudingan “genosida” yang dilontarkan Kepala Departemen Keadilan dan HAM Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Papua, Pastor Jimi Koirewa, dalam wawancara dengan media internasional beberapa waktu lalu.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menyatakan bahwa penggunaan istilah genosida terhadap kebijakan negara di Papua tidak memiliki dasar hukum internasional yang kuat. Pemerintah menilai operasi yang dilakukan TNI dan Polri selama ini berfokus pada penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata yang kerap melakukan serangan terhadap warga sipil maupun aparat keamanan.
“Negara hadir untuk melindungi seluruh masyarakat Papua tanpa terkecuali. Operasi keamanan dilakukan terhadap kelompok bersenjata yang mengancam keselamatan warga, bukan terhadap masyarakat Papua secara umum,” ujar pejabat pemerintah dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga menegaskan bahwa aparat di lapangan tetap mengedepankan prinsip perlindungan masyarakat sipil dalam setiap operasi keamanan. Menurutnya, seluruh personel telah dibekali prosedur operasi yang ketat guna meminimalkan dampak terhadap warga.
“Kami selalu menekankan kepada seluruh personel agar mengutamakan keselamatan masyarakat sipil dan bertindak sesuai aturan hukum yang berlaku,” katanya.
Sebelumnya, Pastor Jimi Koirewa menyoroti meningkatnya korban perempuan dan anak-anak dalam konflik bersenjata di Papua. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai bagian dari upaya sistematis yang mengancam generasi masa depan Papua. Namun, pemerintah menilai narasi tersebut tidak menggambarkan keseluruhan situasi konflik yang terjadi di lapangan.
Dalam beberapa tahun terakhir, konflik di Papua melibatkan bentrokan antara aparat keamanan dan kelompok separatis bersenjata yang oleh pemerintah dikategorikan sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Sejumlah insiden penyerangan terhadap tenaga kesehatan, guru, pekerja pembangunan infrastruktur, hingga warga sipil tercatat terjadi di sejumlah wilayah pegunungan Papua.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa berbagai program pembangunan tetap berjalan di Papua, mulai dari pembangunan jalan, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga pelaksanaan otonomi khusus yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Pemerintah menilai kebijakan tersebut menjadi bukti komitmen negara dalam mempercepat pembangunan dan pemerataan di wilayah timur Indonesia.
Pengamat keamanan menilai penggunaan istilah genosida dalam konflik Papua berpotensi memengaruhi persepsi internasional terhadap Indonesia. Sementara itu, eskalasi konflik juga dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, termasuk sektor pendidikan, layanan kesehatan, dan distribusi logistik di daerah rawan konflik.
Pemerintah menyatakan akan terus mengedepankan pendekatan keamanan dan kesejahteraan secara bersamaan dalam menangani persoalan Papua. Selain memperkuat perlindungan masyarakat sipil, pemerintah juga berencana meningkatkan dialog dengan tokoh agama, tokoh adat, dan pemerintah daerah guna menjaga stabilitas serta mempercepat pembangunan di wilayah tersebut.