Uskup Agung Merauke Kecam Film Pesta Babi, Tegaskan Narasi Soal Gereja dan PSN Tidak Benar
JAKARTA — Uskup Agung Merauke, Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC, mengecam keras isi dan narasi dalam film dokumenter Pesta Babi yang menyinggung sikap Gereja Katolik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan. Uskup Mandagi menilai film tersebut bersifat provokatif dan tidak menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.
Pernyataan itu disampaikan Uskup Mandagi dalam video yang beredar luas di sejumlah grup WhatsApp pada Minggu (24/5/2026). Dalam keterangannya, ia membantah berbagai tudingan dalam film yang menggambarkan seolah-olah Keuskupan Agung Merauke mendukung penuh proyek food estate pemerintah dan menerima keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Papua Selatan.
“Film itu bagi saya memang sangat provokatif. Tetapi saat menonton jangan sampai kehilangan daya kritis. Apa tujuan film itu? Orang yang membuat film ini tidak tinggal di Papua, hanya datang beberapa waktu lalu membuat kesimpulan,” ujar Uskup Mandagi.
Ia menegaskan bahwa tuduhan yang menyebut Keuskupan Agung Merauke menjual tanah adat atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan sawit merupakan informasi yang tidak benar dan sangat merugikan nama baik gereja.
“Di dalam film itu seakan-akan Keuskupan Agung Merauke menerima PSN, menjual tanah, bekerja sama dengan perusahaan sawit, bahkan disebut menerima dana. Itu tidak benar dan sangat menyakitkan,” tegasnya.
Menurut Uskup Mandagi, pihak gereja selama ini tetap menjalankan peran pastoral dan sosial bagi masyarakat Papua Selatan tanpa terlibat dalam kepentingan bisnis maupun penguasaan lahan seperti yang dinarasikan dalam film tersebut. Ia juga mempertanyakan mengapa pembuat film tidak meminta penjelasan langsung kepada pihak gereja sebelum menyimpulkan berbagai tudingan.
“Kenapa tidak datang bertanya langsung kepada uskup atau pastor-pastor yang ada di tempat? Kenapa hanya mendengar dari pihak-pihak tertentu yang memiliki pandangan sama dengan sutradara?” katanya.
Kontroversi film Pesta Babi belakangan menjadi perhatian publik karena mengangkat isu pembangunan PSN food estate di Merauke dengan narasi dugaan perampasan tanah adat, kerusakan lingkungan, hingga keterlibatan aparat keamanan dan institusi tertentu.
Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan kawasan pangan nasional di Papua Selatan merupakan bagian dari strategi besar ketahanan pangan nasional untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan global. Proyek tersebut juga diklaim akan membuka lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi masyarakat, serta mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia.
Sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, hingga pemimpin adat Papua sebelumnya juga meminta publik melihat persoalan Papua secara utuh dan tidak hanya berdasarkan satu sudut pandang dari sebuah film dokumenter.
Mereka menilai pembangunan di Papua harus tetap dikawal agar menghormati hak masyarakat adat dan lingkungan, namun pada saat yang sama tidak boleh menghambat agenda pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Pemerintah sendiri memastikan program PSN di Papua Selatan tetap berjalan dengan pengawasan lintas kementerian dan melibatkan pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Evaluasi terhadap dampak sosial dan lingkungan proyek juga disebut akan terus dilakukan agar pembangunan berjalan berkelanjutan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.