Rapat Koordinasi Ungkap Bukti Penyerangan KKB ke Warga di Kab. Puncak Pemerintah Tegaskan Hoaks yang Menyudutkan TNI Terbantahkan
KAB. PUNCAK, PAPUA TENGAH – Pemerintah bersama unsur TNI dan Polri menggelar rapat koordinasi terkait insiden penyerangan terhadap warga sipil di Distrik Sinak, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Rapat yang dipimpin Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III Letnan Jenderal TNI Luki Avianto, dihadiri Kapolda Papua Tengah Brigjen Pol. Jeremias Rontini, Penjabat Gubernur Papua Tengah Mey Fritz Nawipa, serta Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Nenu Tabuni itu memaparkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pelaku penyerangan merupakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menegaskan bahwa berbagai narasi di media sosial yang menyudutkan TNI sebagai pelaku tidak sesuai dengan hasil pendalaman fakta di lapangan.
Dalam rapat koordinasi tersebut, aparat keamanan menyampaikan hasil pengumpulan informasi dan pendalaman yang dilakukan bersama pemerintah daerah. Temuan yang dipaparkan menjadi dasar klarifikasi terhadap informasi yang berkembang di ruang publik, sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam menyampaikan fakta secara terbuka kepada masyarakat.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Puncak Nenu Tabuni menegaskan bahwa aksi kekerasan yang terjadi justru menimbulkan penderitaan bagi masyarakat Papua sendiri. Ia mengajak seluruh pihak untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan menghentikan tindakan yang mengganggu keamanan daerah.
“Korban dari tindakan mereka adalah masyarakat kita sendiri,” ujar Nenu Tabuni.
Menurut Nenu, kondisi keamanan yang kondusif menjadi syarat utama agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari. Ia menekankan bahwa pelayanan pendidikan dan pembangunan tidak akan berjalan optimal apabila konflik terus berlanjut.
“Anak-anak harus kembali bersekolah dengan aman. Pembangunan hanya bisa berjalan melalui kolaborasi sipil dan keamanan,” katanya.
Selain mengungkap bukti penyerangan terhadap warga sipil, rapat koordinasi juga memaparkan adanya dinamika internal di tubuh KKB, termasuk informasi mengenai saling menyalahkan antaranggota terkait insiden yang terjadi. Pemerintah juga mengungkap indikasi penggunaan masyarakat sipil, termasuk anak-anak, sebagai tameng oleh kelompok bersenjata, sehingga meningkatkan risiko terhadap keselamatan warga di wilayah konflik.
Kabupaten Puncak, khususnya Distrik Sinak, selama beberapa tahun terakhir menjadi salah satu wilayah yang kerap menghadapi gangguan keamanan akibat aktivitas kelompok bersenjata. Situasi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek keamanan, tetapi juga menghambat akses pendidikan, pelayanan kesehatan, aktivitas ekonomi masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan di wilayah pedalaman Papua Tengah.
Pemerintah menilai penyampaian informasi berdasarkan fakta menjadi langkah penting untuk mencegah berkembangnya disinformasi yang berpotensi memperkeruh situasi. Dengan adanya kejelasan informasi, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang utuh mengenai peristiwa yang terjadi sehingga kepercayaan terhadap proses penegakan hukum dan penanganan keamanan tetap terjaga.
Bagi masyarakat, terciptanya stabilitas keamanan di Kabupaten Puncak diharapkan dapat mempercepat pemulihan aktivitas sosial dan ekonomi, membuka kembali akses pendidikan bagi anak-anak, memperlancar pelayanan kesehatan, serta mendukung percepatan pembangunan daerah yang selama ini terdampak oleh gangguan keamanan.
Ke depan, pemerintah bersama TNI, Polri, dan Pemerintah Daerah Papua Tengah akan terus memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan wilayah, meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat sipil, menindaklanjuti proses penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku, serta memastikan program pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan guna mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera.