Tindakan Eksploitasi: OPM Libatkan Anak Sekolah dalam Propaganda Konflik
Westnoken, — Beredar sejumlah konten yang mengindikasikan bahwa kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan simpatisannya memperalat anak-anak sekolah untuk menyampaikan tuntutan politik. Praktik semacam ini menuai kritik keras karena secara tidak langsung menarik anak-anak ke dalam dinamika konflik sesuatu yang jauh dari pantas bagi mereka yang seharusnya dilindungi dari aktivitas berbahaya dan politis.
Berdasarkan materi yang beredar di media sosial, terlihat anak-anak sekolah membawa atribut yang merepresentasikan simbol perjuangan kelompok OPM serta menyampaikan slogan-slogan tuntutan politik. Dalam pandangan sejumlah pengamat, tindakan tersebut mencerminkan eksploitasi terhadap kapasitas dan kepolosan anak sebagai “alat propaganda”.
Anak-anak pihak yang secara moral dan hukum rentan seharusnya mendapatkan ruang aman untuk tumbuh dan belajar, jauh dari intrik konflik bersenjata. Melibatkan mereka dalam pesan politik dapat berdampak pada psikologis mereka, bahkan mengaburkan batas antara aspirasi riil anak dan agenda orang dewasa.
Eksploitasi anak dalam konflik bukanlah isu baru. Dalam konteks perekrutan anak sebagai kombatan, misalnya, telah diatur dalam konvensi hak anak internasional bahwa pihak-pihak yang bertikai tidak boleh merekrut anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun ke dalam struktur militer atau pertempuran.
Sikap profesional dan etis menuntut bahwa anak-anak harus dilindungi dari dimensi konflik bersenjata dan politik. Mereka tidak boleh diposisikan sebagai perantara tuntutan kelompok dewasa, apalagi menjadi figur publik dalam propaganda berkonten konfrontatif.
Selain itu, ada kekhawatiran bahwa pelibatan anak sekolah bisa mengaburkan citra dan pemahaman publik terhadap akar permasalahan yang sesungguhnya. Alih-alih menjadikan suara anak sebagai representasi aspirasi generasi muda, tindakan ini bisa lebih terlihat sebagai strategi instrumentalisasi kepentingan politik pihak tertentu.
Dalam perspektif hak asasi anak, negara dan lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa hak pendidikan dan perlindungan anak tetap menjadi prioritas utama tanpa kompromi dengan kepentingan konflik bersenjata atau agenda politik. Anak-anak harus diberikan ruang untuk belajar, berkembang, dan beraspirasi tanpa tekanan atau keterlibatan dalam konflik yang bukan tanggung jawab mereka.