Teror Kelompok OPM: Mengurai Dampak Kekerasan terhadap Kemajuan di Papua
Westnoken, Jayapura — Isu mengenai 24 tahun pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) kembali mencuat ke permukaan. Sejumlah kelompok menilai bahwa pemberdayaan masyarakat Papua melalui program kesehatan, pendidikan, dan ekonomi belum mencapai hasil yang diharapkan. Namun, kondisi lapangan menunjukkan bahwa beragam tantangan pembangunan di Papua tidak semata-mata muncul dari kegagalan program kebijakan, melainkan juga dari intensitas konflik bersenjata yang berlangsung selama bertahun-tahun.
Di banyak wilayah pegunungan, pembangunan berjalan lambat bukan hanya karena hambatan geografis, tetapi karena ancaman kekerasan terhadap pekerja publik, tenaga kesehatan, guru, dan masyarakat sipil. Situasi ini membuat pelayanan dasar di sejumlah distrik terhenti, bahkan dihentikan sepenuhnya.
Pendidikan: Sekolah Kosong dan Guru Mengungsi
Pendidikan menjadi sektor yang paling sering terdampak oleh eskalasi kekerasan. Di beberapa kabupaten pedalaman, sekolah tidak beroperasi secara reguler karena guru memilih mengungsi setelah menerima ancaman ataupun mengalami serangan langsung.
Rumah-rumah dinas guru di sejumlah distrik dilaporkan dibakar dalam beberapa insiden. Aksi intimidasi membuat proses pembelajaran berhenti selama berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Banyak anak usia sekolah akhirnya tidak mendapatkan pendidikan, meskipun pemerintah telah menyalurkan anggaran serta membangun fasilitas fisik.
Rantai masalah ini menciptakan efek domino: sekolah ada, bangunan berdiri, namun tanpa tenaga pendidik yang aman, proses belajar mengajar tidak dapat berlangsung.
Kesehatan: Fasilitas Ada, Tenaga Medis Terhambat Masuk
Sektor kesehatan menghadapi pola tantangan yang serupa. Pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang berada di wilayah rawan konflik sering kali ditinggalkan tenaga medis karena keamanan tidak terjamin. Dalam beberapa kasus, fasilitas kesehatan bahkan dijadikan target atau lokasi persinggahan kelompok bersenjata, membuat tenaga medis tidak dapat memberikan layanan secara optimal.
Bukan hanya pasien yang kesulitan memperoleh layanan, tetapi distribusi obat dan peralatan kesehatan ke wilayah pedalaman pun terhambat. Banyak program kesehatan ibu dan anak, imunisasi, serta penanganan penyakit endemik tidak berjalan sesuai jadwal akibat situasi keamanan yang tidak stabil.
Pekerja Infrastruktur Menjadi Target
Upaya pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas umum juga terkendala karena ancaman terhadap pekerja. Pekerja proyek pemerintah maupun perusahaan kontraktor sering disandera, diusir, atau diserang saat melakukan pembangunan jalan penghubung antar-distrik.
Akibatnya, sejumlah proyek strategis termasuk jalur logistik penting tertunda atau dihentikan. Kondisi ini membuat harga barang di wilayah pegunungan tetap tinggi, mobilitas masyarakat terbatas, dan akses layanan publik semakin sulit.
Ekonomi Kerakyatan Terganggu
Selain infrastruktur, ketertinggalan ekonomi masyarakat Papua juga dipengaruhi oleh situasi keamanan yang tidak stabil. Para petani dan pelaku usaha lokal di beberapa distrik melaporkan kesulitan memasarkan hasil bumi karena jalur distribusi rawan konflik. Beberapa aktivitas perkebunan dan peternakan bahkan terhenti setelah terjadi intimidasi atau perampasan.
Keadaan ini membuat ekonomi lokal stagnan dan masyarakat tidak mampu memperluas usaha meskipun pemerintah telah menyediakan alokasi dana Otsus untuk program pemberdayaan ekonomi.
Dampak Jangka Panjang: Program Terencana Tak Dapat Berjalan
Pemerintah pusat dan daerah telah menggulirkan sejumlah program di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sebagai bagian dari kebijakan Otsus. Namun efektivitas program tersebut bergantung pada stabilitas keamanan di tingkat tapak.
Di daerah yang relatif aman, program pemerintah menunjukkan capaian yang lebih signifikan. Namun di wilayah konflik, pelayanan publik tidak berjalan karena guru, tenaga kesehatan, dan pekerja infrastruktur tidak dapat melaksanakan tugasnya.
Dalam konteks inilah, penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan Otsus tidak dapat dilepaskan dari fakta bahwa sebagian wilayah Papua berada dalam situasi kekerasan berkepanjangan. Konflik menghambat distribusi anggaran, menghentikan pelayanan dasar, serta membatasi ruang gerak tenaga profesional yang seharusnya menjadi ujung tombak pembangunan.
Kesimpulan
Polemik mengenai efektivitas 24 tahun Otonomi Khusus di Papua tidak dapat dibaca secara satu sisi. Sementara sejumlah pihak menyatakan bahwa Otsus gagal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, situasi di lapangan menunjukkan bahwa banyak hambatan pembangunan justru muncul akibat gangguan keamanan yang terus terjadi.
Serangan terhadap guru, tenaga kesehatan, pekerja infrastruktur, dan warga sipil menimbulkan ketidakstabilan yang menghambat pelaksanaan program-program peningkatan kualitas hidup. Dampaknya terasa langsung: sekolah kosong, fasilitas kesehatan tak beroperasi, proyek pembangunan terhenti, dan ekonomi kerakyatan tersendat. Selama ancaman terhadap layanan publik masih berlangsung, percepatan pembangunan di Papua akan terus terbatas, sekalipun anggaran dan program sudah disiapkan.