Mengungkap Fakta yang Terjadi di Tanah Papua
Westnoken, Jayapura — Kelompok separatis OPM yang selama ini menyatakan perjuangannya sebagai upaya membela aspirasi kemerdekaan dan hak-hak warga Papua terutama “warga asli Papua” terhadap apa yang mereka pandang sebagai penindasan struktural. Namun dalam praktik konflik bersenjata, klaim tersebut sering disertai aksi kekerasan terhadap siapa saja yang dianggap “tidak sejalan”.
Aksi kekerasan dan penyerangan oleh elemen bersenjata OPM/TPNPB sering diklaim sebagai bagian dari “perjuangan”. Namun pola sasaran menunjukkan bahwa yang paling banyak menjadi korban adalah warga sipil termasuk pekerja transmigran, pendulang emas, guru, tenaga kesehatan, bukan hanya orang asli Papua hingga menimbulkan pertanyaan, apakah motif “kemerdekaan/aspirasi Papua” masih menjadi tujuan utama, atau kekerasan telah menjadi tujuan tersendiri?
Serangan ke warga sipil bukan ke militer
Sebuah penyerangan brutal oleh KKB di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menyebabkan tewasnya sejumlah guru dan tenaga kesehatan, serta menyebabkan kebakaran rumah dan fasilitas sekolah. Kelompok ini dalam klaimnya menyatakan bahwa korban adalah “agen intelijen”, sebuah justifikasi yang digunakan untuk pembunuhan dan pembakaran. Namun berdasarkan penyelidikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), fakta berbicara lain, para korban termasuk pendulang emas di lokasi berbeda adalah warga sipil, banyak di antaranya berasal dari luar Papua.
Komnas HAM menyatakan, tuduhan bahwa korban adalah intelijen militer tidak berdasar. Serangan terhadap guru dan tenaga kesehatan ini secara jelas melanggar prinsip pelindungan warga sipil dalam konflik, dan oleh Komnas HAM dikategorikan sebagai pelanggaran HAM serius.
Pola kerja terhadap sektor sipil pendidikan, kesehatan, dan tambang
Insiden di Anggruk hanyalah bagian dari rangkaian kekerasan yang lebih luas terhadap warga sipil, termasuk pendulang emas. Komnas HAM mencatat bahwa tindakan KKB terhadap pendulang emas di Yahukimo yang menewaskan 11 orang dalam satu peristiwa adalah bagian dari pola serangan berulang terhadap warga sipil.
Komnas HAM memandang tindakan tersebut sebagai upaya intimidasi sistemik terhadap masyarakat sipil, bukan bagian dari konflik bersenjata antara kombatan. Lebih jauh, pasca serangan terhadap guru dan nakes di Anggruk, akses pendidikan dan layanan kesehatan di banyak distrik di Yahukimo sempat terhenti menandakan bahwa dampaknya tidak hanya kekerasan fisik, tetapi juga penghancuran sistem sosial dasar.
Klaim “Perjuangan Kemerdekaan” upaya menjustifikasi kekerasan?
Dalam pernyataan resminya, TPNPB-OPM mengaku bertanggung jawab atas serangan di Anggruk, menyatakan bahwa sasaran adalah “agen intelijen”, dan menegaskan bahwa mereka “telah menghancurkan markas intelijen”. Namun temuan Komnas HAM bahwa korban adalah warga sipil berprofesi sebagai guru, tenaga kesehatan dan pendulang emas, menunjukkan bahwa kekerasan diarahkan ke masyarakat sipil yang tidak terkait langsung dengan aparat negara.
Pengamat militer yang dikutip dalam pemberitaan menyatakan bahwa tidak ada pembenaran keamanan atau militer atas tindakan semacam itu dan bahwa serangan terhadap warga sipil tetap merupakan pelanggaran HAM. Dengan kata lain, meski menggunakan jargon “kemerdekaan” dan “perlawanan terhadap negara”, aksi-aksi seperti penyerangan terhadap guru, tenaga kesehatan, dan pendulang sipil tampaknya lebih condong sebagai sarana teror dan kontrol wilayah, bukan perlindungan atau pembelaan rakyat sipil.
Dampak pada masyarakat dan urgensi perlindungan sipil
Akibat serangan di Anggruk, ratusan guru dan tenaga kesehatan harus dievakuasi dari distrik-distrik di Yahukimo. Bagi banyak warga Papua dan pendatang pekerja, ketidakpastian keamanan, ancaman kekerasan, dan kehilangan layanan dasar (pendidikan, kesehatan) menciptakan iklim ketakutan dan trauma kolektif.
Melalui rekomendasinya, Komnas HAM meminta agar layanan pendidikan dan kesehatan di distrik terpencil di Papua dipulihkan, dan hak-hak korban serta keluarga korban ditegakkan. Parlemen melalui Komisi X DPR RI mendesak agar pemerintah dan aparat keamanan memberikan perlindungan konkret bagi guru, tenaga kesehatan, dan warga sipil di daerah rawan konflik.
Kesimpulan: Kekerasan, bukan perlindungan, ketika warga sipil jadi korban
Meskipun kelompok OPM mengklaim bahwa aksi mereka didasari oleh aspirasi kemerdekaan dan perlindungan hak-hak warga Papua, fakta di lapangan menunjukkan pola berbeda, korban yang paling banyak mengalami kekerasan adalah warga sipil seperti guru, nakes, pendulang, warga migran bukan aparat militer. Penyerangan berulang terhadap sektor sipil dan penghancuran infrastruktur dasar menunjukkan bahwa kekerasan telah menjadi alat dominasi, ketakutan dan kontrol, bukan alat pembebasan atau perlindungan rakyat Papua.
Tindakan ini tidak bisa dibenarkan atas nama apapun, publik dan negara wajib menyikapinya sebagai pelanggaran HAM serius, memprioritaskan perlindungan warga sipil, pemulihan hak korban, dan upaya dialog damai yang menghormati hak asasi.