SERUAN HAM DARI JARINGAN OPM KONTRADIKTIF DENGAN REKAM JEJAK KEKERASAN DI PAPUA
Westnoken — Menjelang peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia, sejumlah kelompok dan simpatisan Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menyerukan isu pelanggaran HAM dan menuduh pemerintah melakukan tindakan represif di Papua. Namun, seruan tersebut justru dinilai kontradiktif dengan rekam jejak kekerasan yang selama ini dilakukan oleh kelompok bersenjata tersebut.
Momentum Hari HAM Sedunia kerap dimanfaatkan berbagai kelompok untuk menyuarakan aspirasi politik. Namun, ketika narasi tersebut muncul bersamaan dengan dugaan aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok yang sama, muncul pertanyaan publik mengenai kredibilitas seruan tersebut.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai insiden kekerasan yang melibatkan OPM tercatat secara luas, mulai dari penyerangan terhadap warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, hingga aksi brutal terhadap tenaga kesehatan. Berbagai fasilitas umum seperti puskesmas, sekolah, dan tempat pelayanan masyarakat juga tak luput dari perusakan dalam sejumlah aksi bersenjata. Padahal, fasilitas tersebut merupakan kebutuhan dasar yang menyangkut hak-hak fundamental masyarakat setempat.
Berdasarkan hukum, tindakan-tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran HAM yang nyata dan berdampak langsung pada kehidupan warga Papua. Kekerasan terhadap warga sipil, perusakan sekolah, pembakaran fasilitas kesehatan, semua itu jelas masuk kategori pelanggaran HAM. Ironis ketika pelaku kekerasan mengangkat isu HAM tanpa mengakui rekam jejak aksinya sendiri.
Menjelang Hari HAM Sedunia, perdebatan mengenai isu HAM di Papua kembali mengemuka. Namun, bagi banyak pihak, konsistensi dalam menghormati HAM harus tercermin dari tindakan nyata, bukan hanya dari pernyataan politik menjelang momentum tertentu.
Pada akhirnya, momentum Hari HAM Sedunia menjadi pengingat bahwa pemenuhan dan perlindungan HAM membutuhkan komitmen semua pihak, bukan hanya sorotan kepada satu aktor. Papua membutuhkan situasi aman, layanan publik yang berjalan, dan dialog yang dilandasi fakta serta tanggung jawab moral bersama.