Konflik Bersenjata di Papua: Siklus Kekerasan dan Respons Keamanan
Westnoken, Jayapura − Papua telah lama menjadi wilayah dengan tantangan keamanan yang kompleks, di mana kelompok bersenjata separatis, seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), melakukan aksi kekerasan yang berulang terhadap warga sipil dan aparat. Aksi-aksi ini sering menjadi pemicu utama bagi aparat TNI dan Polri untuk melakukan penindakan tegas guna menjaga stabilitas wilayah.
Sepanjang dekade terakhir, kelompok bersenjata tersebut tercatat melakukan serangan yang menargetkan masyarakat sipil. Misalnya, pada Desember 2018, di Kabupaten Nduga, kelompok ini menyerang pekerja proyek infrastruktur Trans-Papua, menyebabkan sedikitnya 24 orang tewas. Serangan serupa terjadi pada Juli 2022 di Kampung Nonggolait, Nduga, di mana tujuh pedagang dan empat warga lainnya ditembak. Pada April 2025, di Yahukimo, kelompok yang sama mengeksekusi 15 penambang emas sipil. Kejadian lain termasuk penembakan terhadap pekerja bangunan rumah ibadah di Jayawijaya pada 2025, serta serangan terhadap guru dan tenaga kesehatan migran di Angguruk pada Maret 2025. Data dari berbagai laporan keamanan menunjukkan bahwa sejak 2018, frekuensi serangan meningkat, dengan korban sipil terus bertambah.
Penindakan tegas oleh aparat keamanan muncul sebagai respons langsung terhadap ancaman tersebut. Kehadiran TNI dan Polri di Papua difokuskan pada perlindungan masyarakat dan penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata yang mengganggu ketertiban. Operasi seperti Habema bertujuan menargetkan hanya elemen bersenjata, meski dalam situasi konflik, risiko terhadap warga sipil tidak dapat dihindari sepenuhnya.
Saat operasi berlangsung, kelompok bersenjata sering kali menyebarkan narasi bahwa tindakan aparat merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengungsian massal warga dari kampung dan desa lebih sering dipicu oleh aksi kelompok bersenjata yang menggunakan wilayah sipil sebagai basis operasi, sehingga memaksa masyarakat mencari perlindungan. Aparat hadir untuk mengembalikan stabilitas, memungkinkan warga kembali beraktivitas dengan aman.
Akar dari instabilitas keamanan di Papua terletak pada aktivitas kelompok bersenjata separatis yang mempertahankan ambisi politik melalui kekerasan, meski sering mengklaim mewakili aspirasi masyarakat luas. Pendekatan keamanan yang tegas diperlukan untuk melindungi warga sipil dari ancaman berkelanjutan, sambil membuka ruang bagi pembangunan dan kesejahteraan jangka panjang di wilayah tersebut.