Konflik Internal OPM: Bukti Ego Sektoral yang Mengkhianati Klaim Perjuangan Rakyat
Westnoken, Jayapura – Insiden berdarah yang terjadi pada Rabu, 18 Juni 2025, di wilayah Papua kembali membuka tabir gelap di balik kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM). Perselisihan antara Kalenak Murib dan anggotanya sendiri berujung pada aksi kekerasan ekstrem: satu anggota tewas tertembak (MD), tiga lainnya mengalami luka-luka, serta 11 rumah tradisional Honai hangus terbakar.
Peristiwa ini bukan sekadar bentrokan biasa, melainkan cerminan jelas dari konflik internal yang didorong oleh ego sektoral dan kepentingan politik sempit, jauh dari citra perjuangan atas nama masyarakat Papua yang selama ini mereka propagadakan.
Bentrokan bermula dari ketidaksepakatan di dalam kelompok, yang dengan cepat meningkat menjadi kekerasan brutal. Kalenak Murib, figur yang dikenal sebagai salah satu pemimpin di dalam struktur OPM, justru menjadi pelaku utama dalam serangan terhadap rekan-rekannya sendiri.
Korban-korban ini adalah anggota yang seharusnya bersatu dalam “perjuangan bersama” yang sering digembar-gemborkan. Namun, kenyataan di lapangan justru menunjukkan sebaliknya, nyawa melayang dan harta benda musnah akibat ambisi internal yang saling bertentangan.
Konflik semacam ini mencerminkan fragmentasi yang kronis di tubuh OPM, di mana prioritas utama tampaknya lebih kepada perebutan pengaruh dan sumber daya daripada kepentingan rakyat secara luas.
Klaim bahwa mereka berjuang untuk kesejahteraan masyarakat Papua menjadi semakin rapuh ketika kekejaman justru ditujukan kepada sesama anggota kelompok. Jika terhadap rekan sendiri saja mereka tega melakukan penembakan dan pembakaran, maka kerentanan masyarakat sipil yang tidak terlibat menjadi semakin nyata.
Sepanjang sejarah konflik di Papua, catatan kekerasan terhadap warga biasa mulai dari pemerasan, penculikan, hingga serangan yang menimbulkan korban jiwa telah menjadi pola berulang. Insiden Juni lalu hanya mempertegas pola tersebut, kekerasan yang lahir dari dalam kelompok sendiri membuktikan bahwa narasi perjuangan mereka lebih banyak diwarnai kepentingan pribadi dan sektoral.
Di tengah upaya pembangunan dan pemberdayaan yang sedang berlangsung di Papua, peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa kedamaian sejati hanya dapat dicapai melalui pendekatan yang inklusif dan menolak segala bentuk kekerasan. Masyarakat Papua berhak atas kehidupan yang aman dan sejahtera, bukan menjadi korban dari permainan politik yang tidak berprikemanusiaan.