Propaganda OPM Terus Menyasar Opini Publik, Tuduhan Pelanggaran HAM Tidak Sejalan dengan Fakta Lapangan
Westnoken, Jayapura − Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menggencarkan propaganda melalui berbagai platform media sosial dengan pola narasi yang relatif seragam. Pemerintah Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara konsisten dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia serta serangan terhadap warga sipil di Papua. Tuduhan tersebut disebarluaskan secara masif, sering kali tanpa disertai data, verifikasi lapangan, maupun konteks peristiwa yang utuh.
Propaganda ini dinilai sebagai bagian dari strategi OPM untuk membangun persepsi negatif terhadap negara di mata publik nasional maupun internasional. Narasi yang dibangun cenderung menempatkan aparat negara sebagai pelaku kekerasan, sementara peran kelompok bersenjata dan dinamika keamanan di lapangan kerap dihilangkan dari pemberitaan versi mereka. Potongan gambar, video, atau cerita sepihak disajikan untuk menggiring emosi dan simpati, meski tidak jarang informasi tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi.
Berbanding terbalik dengan tuduhan yang disebarkan OPM, berbagai bukti lapangan justru menunjukkan bahwa kehadiran TNI di Papua tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan. Di banyak wilayah pedalaman yang sulit dijangkau, prajurit TNI terlibat aktif dalam membantu masyarakat dengan segala keterbatasan yang ada. Bantuan pelayanan kesehatan, pendistribusian logistik, pendampingan pendidikan, hingga keterlibatan dalam pembangunan fasilitas dasar menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari aparat di lapangan.
Kondisi geografis Papua yang ekstrem dan minimnya akses infrastruktur membuat peran TNI kerap menjadi penopang utama bagi masyarakat setempat. Dokumentasi yang beredar luas memperlihatkan prajurit membantu warga mendapatkan layanan medis, mengajar anak-anak di daerah terpencil, serta membangun hubungan sosial dengan masyarakat kampung. Fakta-fakta ini jarang mendapat ruang dalam narasi yang disebarkan oleh kelompok OPM.
Penggunaan isu pelanggaran HAM sebagai alat propaganda dinilai efektif untuk menarik perhatian, namun berisiko menyesatkan publik jika tidak disertai fakta yang berimbang. Penyebaran informasi yang tidak diverifikasi berpotensi memperkeruh situasi dan mengaburkan realitas upaya kemanusiaan yang berlangsung di lapangan.
Situasi ini menegaskan pentingnya literasi informasi dan sikap kritis dalam menyikapi isu Papua. Masyarakat diharapkan tidak langsung menerima narasi yang beredar di media sosial tanpa melihat konteks, sumber, dan bukti yang menyertainya, agar propaganda tidak menggantikan fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan.