Membongkar Narasi Sepihak TPNPB: Fakta Keamanan dan Kemanusiaan di Intan Jaya
Westnoken, Jayapura — Narasi yang disebarkan oleh kelompok separatis Papua sering kali menampilkan aparat negara sebagai penyebab utama konflik dan penderitaan masyarakat di Papua. Namun, berdasarkan laporan dari sumber resmi seperti TNI, pemerintah daerah, dan media nasional, gambaran sebenarnya menunjukkan bahwa operasi keamanan dilakukan untuk melindungi warga sipil dari ancaman kelompok separatis bersenjata atau biasa disebut TPNPB-OPM. Mari kita bedah tuduhan satu per satu dengan fakta yang tersedia.
1. Tuduhan “Militer Rampas Dana Desa Rp 300 Juta di Sugapa”
Tidak ditemukan bukti dari sumber terbuka bahwa TNI merampas dana desa Rp 300 juta untuk “pengamanan dan kesejahteraan aparat”. Justru, penyaluran dana desa di Intan Jaya pada Desember 2025 dipusatkan di tiga titik (termasuk Sugapa) oleh pemerintah kabupaten untuk memastikan transparansi dan kemudahan akses bagi kepala kampung. Historis, kasus perampasan dana desa justru sering dikaitkan dengan intimidasi KKB terhadap kepala desa, seperti yang dilaporkan pada tahun-tahun sebelumnya oleh polisi dan bupati setempat. Tuduhan ini bisa menjadi proyeksi untuk menutupi praktik pemerasan oleh kelompok bersenjata sendiri.
2. Peringatan TPNPB: “Hentikan Operasi Militer Jelang Natal atau Kami Serang Sugapa”
TPNPB sering mengeluarkan ancaman serangan jelang hari besar seperti Natal untuk menciptakan ketakutan dan memposisikan diri sebagai “pembela rakyat”. Namun, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya: Menjelang Natal 2025, Panglima Kogabwilhan III menghadiri tradisi bakar batu di Distrik Hitadipa, Intan Jaya, sebagai simbol keharmonisan antara TNI dan masyarakat. Situasi digambarkan aman dan kondusif, dengan kehidupan sosial berjalan harmonis. Ancaman TPNPB justru memperburuk ketakutan warga, sementara TNI fokus pada pengamanan dan pembinaan teritorial.
3. Klaim “Lebih dari 100 Ribu Warga Mengungsi Sejak 2019 Akibat Operasi Militer”
Angka pengungsi internal di Papua memang tinggi, mencapai sekitar 103.218 jiwa hingga Oktober 2025 menurut laporan Dewan Gereja Papua dan Human Rights Monitor, terutama dari wilayah konflik seperti Nduga, Intan Jaya, dan Pegunungan Bintang. Namun, penyebab utama adalah eskalasi kekerasan dari kedua belah pihak, termasuk serangan TPNPB yang memicu operasi penegakan hukum TNI. Banyak pengungsian terjadi akibat warga menghindari zona pertempuran yang dikuasai KKB. Pemerintah daerah dan TNI terus berupaya penanganan, seperti bantuan logistik dan rekonsiliasi, bukti nyata Pada Desember 2025, lima tokoh OPM/KKB di Intan Jaya menyatakan ikrar setia kembali ke NKRI, menunjukkan proses damai yang berjalan.
Kesimpulan: Siapa Sebenarnya Pencipta Konflik?
TPNPB sering menggunakan narasi victimhood untuk membenarkan aksi bersenjata mereka, yang justru menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi warga sipil Papua. Operasi TNI di Intan Jaya adalah respons terhadap ancaman keamanan, dengan prioritas melindungi masyarakat terbukti dari program kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, dan rekonsiliasi sukses. Masyarakat Papua menginginkan perdamaian, bukan ancaman perang dari kelompok separatis.