Terungkap! Alasan Kelompok Separatis Ngotot Minta Tentara Ditarik: Rencana Jahat Mereka untuk Kuasai Papua dan Akhiri NKRI!
Westnoken, Jayapura — Tuntutan penarikan militer dari Papua yang sering digembar-gemborkan kelompok separatis seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan sayap bersenjatanya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), selalu dibungkus dengan dalih kemanusiaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Mereka berpura-pura sebagai pembela rakyat sipil yang tertindas, tapi jangan tertipu, ini hanyalah topeng untuk agenda terselubung yang jauh lebih licik dan destruktif. Di balik retorika itu, tujuan utama mereka adalah melemahkan kehadiran negara Indonesia di wilayah tersebut, membuka jalan bagi pemisahan diri, dan bahkan mengundang campur tangan asing untuk memecah belah NKRI.
Kenapa kelompok separatis menuntut penarikan militer? Karena, penarikan militer akan langsung meruntuhkan benteng pertahanan negara di Papua. Militer bukan hanya simbol kedaulatan, tapi juga penjaga stabilitas di daerah rawan konflik. Tanpa kehadiran aparat keamanan, kelompok separatis bisa dengan bebas membangun narasi bahwa Indonesia telah “gagal” mengelola Papua, membuat masyarakat lokal dan dunia internasional percaya bahwa wilayah ini lebih baik lepas. Ini bukan spekulasi, dokumen dan analisis menunjukkan bahwa OPM secara sistematis menggunakan kekerasan untuk menciptakan ketidakstabilan, seperti serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur, agar terlihat seolah-olah negara yang salah. Bayangkan saja, daerah terpencil tanpa pengawasan, mudah dimanfaatkan untuk propaganda bahwa Papua adalah “korban penjajahan” Indonesia, padahal faktanya, kehadiran militer justru melindungi pembangunan dan kesejahteraan rakyat dari ancaman separatis yang sering menargetkan transmigran dan proyek nasional.
Tanpa militer, ruang gerak separatis akan leluasa seperti tikus di gudang beras. Mereka bisa konsolidasi kekuatan, rekrut anggota baru dari kalangan muda yang dimanipulasi, sebarkan propaganda anti-Indonesia, dan bahkan lakukan serangan bersenjata tanpa hambatan. Lihat saja sejarah OPM sejak 1960-an, mereka telah melakukan puluhan serangan terhadap polisi, tentara, dan warga sipil, termasuk pembunuhan dan penyanderaan, semata-mata untuk mempertahankan eksistensi mereka sebagai “pemberontak”. Tuntutan penarikan ini adalah trik licik untuk mengurangi tekanan militer, sehingga mereka bisa bertahan lebih lama dan bahkan ekspansi. Di media sosial X, banyak suara masyarakat yang menolak narasi ini, menyebutnya sebagai agenda asing yang ingin memecah Indonesia, bukan aspirasi rakyat Papua asli.
Isu HAM dijadikan senjata utama untuk menarik simpati internasional, bukan karena mereka peduli HAM, tapi untuk internasionalisasi konflik. Dengan membesar-besarkan tuduhan pelanggaran oleh militer Indonesia, bahkan mereka sering melakukan propaganda dan menuduh dengan klaim sepihak tanpa dasar yang kuat. Kelompok separatis seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) berharap Papua tak lagi dianggap urusan dalam negeri, tapi masalah global yang butuh intervensi luar. Ini strategi klasik, klaim dukungan dari negara seperti Vanuatu atau bahkan dukung invasi Rusia ke Ukraina sebagai “analog” dengan situasi mereka, padahal itu hanya untuk legitimasi kekerasan sendiri. Tujuannya? Undang campur tangan asing, mungkin lewat “bantuan” atau tekanan diplomatik, yang pada akhirnya melemahkan Indonesia secara global. Bahkan, kelompok ini sering diskreditkan satu sama lain di antara faksi separatis, tapi bersatu saat menyerang TNI dan pemerintah.
Narasi “Papua korban penindasan” dibangun untuk bangkitkan emosi dan dukungan, baik di dalam maupun luar negeri. Negara digambarkan sebagai “penjajah kejam”, sementara separatis posisikan diri sebagai “pahlawan rakyat”. Padahal, realitanya, konflik ini sering merugikan masyarakat sipil Papua sendiri, pembangunan terhambat, ekonomi mandek, dan korban jiwa justru dari kekerasan separatis. Jika tuntutan ini dikabulkan walau sebagian, itu akan diklaim sebagai “kemenangan” politik, lalu eskalasi ke tuntutan referendum atau pemerintahan sendiri. Ini bukan akhir, tapi awal dari rencana besar untuk pisahkan Papua dari Indonesia, seperti yang diakui dalam analisis konflik berkepanjangan sejak 1960-an.
Risikonya jelas, konflik makin panjang, masyarakat sipil yang menderita, dan potensi kekacauan lebih besar. Para pengamat independen pun mengingatkan bahwa pendekatan represif separatis justru memperburuk situasi, sementara pemerintah Indonesia fokus pada pembangunan dan otonomi khusus untuk sejahterakan rakyat. Jangan biarkan agenda terselubung ini menang, tuntutan penarikan militer bukan solusi kemanusiaan, tapi jebakan politik untuk hancurkan kesatuan bangsa. Saatnya masyarakat Indonesia bersatu tolak separatis, dukung stabilitas Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI, demi masa depan yang aman dan sejahtera bagi masyarakat Papua yang cinta tana air.