Eksploitasi Penderitaan Pengungsi Oleh Kelompok Separatis Papua
Westnoken, Jayapura — Situasi pengungsian internal di sejumlah wilayah Papua merupakan persoalan kemanusiaan serius yang menuntut perhatian berkelanjutan dari negara, masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan. Warga yang terpaksa meninggalkan rumah, kebun, serta sumber penghidupan akibat konflik bersenjata memang menghadapi kondisi hidup yang berat dan tidak boleh diabaikan. Namun, penderitaan tersebut tidak dapat dipahami secara utuh apabila disajikan melalui narasi tunggal yang menyederhanakan konflik dan secara sepihak menyalahkan satu aktor, sambil menutup peran kelompok bersenjata non-negara.
Dalam konflik Papua, pengungsian terjadi di tengah situasi keamanan yang kompleks, di mana kehadiran aparat negara bertujuan menjaga keselamatan warga dan menjamin keutuhan wilayah, sementara kelompok separatis bersenjata secara terbuka melakukan perlawanan dengan senjata dan menjadikan wilayah sipil sebagai ruang operasional. Fakta ini kerap dihilangkan dalam sejumlah narasi yang justru memosisikan aparat keamanan semata sebagai pelaku kekerasan, tanpa menyebut ancaman nyata yang ditimbulkan kelompok bersenjata terhadap warga sipil, fasilitas umum, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan.
Lebih jauh, terdapat pola yang mengkhawatirkan ketika kesengsaraan pengungsi sipil digunakan sebagai alat propaganda politik. Penderitaan warga termasuk perempuan dan anak-anak direduksi menjadi instrumen untuk membangun legitimasi moral bagi kelompok separatis, sementara kekerasan yang mereka lakukan dinormalisasi atau dibenarkan. Dalam konteks ini, isu kemanusiaan tidak lagi diperlakukan sebagai panggilan untuk melindungi warga, melainkan sebagai sarana untuk menggiring opini publik menuju tujuan politik tertentu.
Agama pun tidak luput dari politisasi. Nilai-nilai iman yang seharusnya menjadi sumber penghiburan, rekonsiliasi, dan perdamaian, dalam beberapa narasi justru diarahkan untuk membenarkan agenda politik dan konflik bersenjata. Ketika simbol, doa, dan bahasa keagamaan digunakan untuk mendukung kelompok bersenjata dan menstigma pihak lain sebagai “penjajah” atau tidak bermoral, agama kehilangan fungsi etiknya dan berubah menjadi alat mobilisasi politik yang berisiko memperdalam polarisasi sosial.
Menggunakan penderitaan mereka sebagai bahan propaganda baik dengan meniadakan kompleksitas konflik maupun dengan mengeksploitasi agama tidak hanya menyesatkan publik, tetapi juga berpotensi memperpanjang siklus kekerasan yang justru paling merugikan warga Papua sendiri.