Benarkah Gerakan Separatis OPM Memperjuangkan hak Orang Asli Papua?
Westnoken, Jayapura – Gerakan separatis di Papua, yang sering disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM), tidak lagi monolitik seperti pada masa awal pembentukannya. Sejak dekade 1960-an, kelompok ini telah terpecah menjadi beberapa faksi dengan pendekatan berbeda, mencerminkan kompleksitas konflik yang berlangsung puluhan tahun di wilayah tersebut.
Menurut berbagai sumber, termasuk laporan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) dan analisis dari Wikipedia serta BBC Indonesia, OPM terdiri dari tiga elemen utama: kelompok bersenjata yang beroperasi di pedalaman dan hutan, seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang sering disebut oleh pemerintah Indonesia sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB); faksi politik dan diplomasi yang berbasis di luar negeri, seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP); serta kelompok yang fokus pada mobilisasi sipil dan demonstrasi, seperti Komite Nasional Papua Barat (KNPB).
Faksi bersenjata, yang berbasis di wilayah terpencil seperti pegunungan dan hutan, kerap melakukan aksi gerilya terhadap aparat keamanan. Sementara itu, faksi politik berupaya mencari dukungan internasional melalui diplomasi, dan kelompok sipil mengorganisir protes damai di kota-kota. Perpecahan ini sering kali disertai permusuhan antar-faksi, yang melemahkan koordinasi keseluruhan gerakan.
Di era digital, sebagian pendukung OPM aktif di media sosial, menyebarkan narasi pro-kemerdekaan dan menggalang dukungan. Namun, aktivitas ini tidak selalu selaras dengan semangat perjuangan rakyat Papua secara luas. Beberapa akun yang terkait dengan kelompok separatis kerap melacak dan mengidentifikasi Orang Asli Papua (OAP) yang menyatakan dukungan terhadap pemerintah Indonesia atau integrasi dengan NKRI. Tidak jarang, individu-individu tersebut menjadi sasaran ancaman, intimidasi, hingga label sebagai “pengkhianat”.
Praktik ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang motif sejati gerakan tersebut. Jika tujuan utama adalah memperjuangkan hak dan kesejahteraan masyarakat Papua, mengapa justru sesama OAP yang memilih jalur damai dan pro-NKRI menjadi target ancaman? Pola ini menunjukkan adanya elemen ego kelompok dan ambisi politik pribadi yang mendominasi, alih-alih kepentingan kolektif rakyat Papua. Ancaman di ruang digital tidak hanya menciptakan ketakutan di kalangan masyarakat, tetapi juga memperlebar polarisasi di internal komunitas Papua sendiri.
Pemerintah Indonesia selama ini menekankan pendekatan kesejahteraan melalui otonomi khusus dan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi akar masalah. Namun, fragmentasi gerakan separatis ini memperlihatkan bahwa konflik Papua bukan semata isu eksternal, melainkan juga dipengaruhi dinamika internal yang kompleks. Dialog inklusif yang melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat Papua secara luas, menjadi kunci untuk mencari solusi berkelanjutan demi perdamaian dan kemajuan bersama.