Perkuat Kesadaran Kebangsaan Mahasiswa Papua di Tengah Isu Militerisasi dan Investasi Asing Di Papua
Westnoken, Jayapura – Propaganda yang dibangun Venus Kabak, aktivis Pro Papua Merdeka wilayah Kab. Yahokimo kepada mahasiswa Papua dan generasi muda Papua pada umumnya perlu dipahami secara jernih. Isu yang diangkat, seperti penolakan militerisasi dan investasi asing, dikemas seolah-olah murni demi kepentingan rakyat. Namun di balik itu, terselip narasi yang secara perlahan mengarah pada sikap anti-NKRI, delegitimasi aparat negara, serta penguatan gagasan separatisme. Ketika Indonesia dilabeli sebagai “kolonial” dan mahasiswa diajak mendukung Papua Merdeka, maka pesan tersebut bukan lagi sekadar kritik kebijakan, melainkan upaya membangun opini untuk menjauhkan mahasiswa dan generasi muda dari semangat kebangsaan dan persatuan nasional.
Strategi yang digunakan cenderung memainkan emosi dan identitas. Mahasiswa diajak melihat setiap kehadiran aparat sebagai bentuk penindasan, dan setiap investasi sebagai eksploitasi. Padahal, realitas di lapangan jauh lebih kompleks. Memang ada persoalan yang perlu diperbaiki, tetapi menyederhanakan semuanya menjadi narasi “penjajah versus yang dijajah” justru menutup cara pandang yang objektif. Delegitimasi total terhadap aparat negara berpotensi menumbuhkan ketidakpercayaan yang berlebihan dan memperuncing ketegangan sosial di tengah masyarakat.
Isu identitas etnik Papua juga dijadikan titik tekan utama. Kebanggaan terhadap budaya dan jati diri adalah hal yang wajar dan harus dihormati. Namun ketika identitas tersebut diarahkan untuk dipertentangkan dengan identitas sebagai bagian dari bangsa Indonesia, maka yang terjadi adalah polarisasi. Generasi muda bisa terdorong untuk melihat diri mereka terpisah dari bangsa, bukan sebagai bagian yang setara di dalamnya. Pola seperti ini perlahan membangun batas psikologis antara “kami” dan “mereka” yang berbahaya bagi keutuhan sosial.
Penolakan terhadap investasi asing juga dikemas dalam bahasa perlawanan yang keras. Padahal, persoalan utamanya bukan sekadar ada atau tidaknya investasi, tetapi bagaimana manfaatnya bisa dirasakan masyarakat lokal. Jika seluruh investasi dicap sebagai bentuk penjajahan baru, maka peluang peningkatan kesejahteraan bisa terhambat. Narasi tersebut cenderung menggiring opini tanpa memberi ruang pada fakta yang lebih menyeluruh terhadap kemajuan pembangunan di Papua. Pada saat yang sama, komitmen negara terus diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, serta layanan kesehatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua secara berkelanjutan.
Seruan dukungan terhadap gerakan Papua Merdeka yang disisipkan dalam pesan tersebut menunjukkan arah yang tegas, yakni mendorong pemisahan diri dari NKRI. Papua secara hukum dan internasional diakui sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya pemisahan diri dipandang bertentangan dengan konstitusi dan prinsip kedaulatan negara. Selain itu, gerakan separatis dinilai berpotensi menimbulkan konflik bersenjata berkepanjangan, korban sipil, serta gangguan terhadap stabilitas sosial dan ekonomi di Papua.
Karena itu, mahasiswa Papua di Yahukimo dan generasi muda Papua secara umum perlu bersikap waspada terhadap narasi yang membakar emosi, tidak terprovokasi dan membentuk persepsi sepihak. Stabilitas keamanan dan kesinambungan pembangunan menjadi faktor kunci bagi kemajuan Papua. Energi generasi muda seharusnya difokuskan pada peningkatan kapasitas diri, pendidikan, dan kontribusi nyata bagi daerahnya, sehingga Papua dapat terus berkembang dalam suasana yang aman, damai, dan sejahtera.