JAYAPURA – Sejak awal 2026, situasi keamanan di sejumlah wilayah Papua kembali menjadi perhatian pemerintah menyusul rangkaian kekerasan yang dikaitkan dengan kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Insiden tersebut dinilai mengganggu rasa aman masyarakat. Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui satuan tugas di lapangan menyatakan telah melakukan tindakan terukur untuk menghentikan serangan dan melindungi warga sipil.
Dalam keterangan resmi, Komando Operasi TNI Habema menyebut penindakan dilakukan setelah adanya serangan terhadap pos TNI di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. Pusat Penerangan TNI menegaskan bahwa operasi di Papua bertujuan menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung percepatan pembangunan di wilayah tersebut.
TNI menyatakan, “Keberhasilan prajurit TNI melumpuhkan kekuatan OPM di Yahukimo merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan demi kelancaran percepatan pembangunan di Papua.” Selain itu, ditegaskan pula bahwa “TNI bersama pemerintah daerah akan terus meningkatkan pengamanan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga keselamatan masyarakat.”
Dari sisi kebijakan, penanganan keamanan di Papua tidak hanya berfokus pada tindakan penegakan, tetapi juga diperkuat melalui pendekatan teritorial dan pembangunan kesejahteraan. Wakil Presiden Republik Indonesia menekankan pentingnya penguatan operasi teritorial dengan melibatkan aparat kewilayahan sebagai ujung tombak untuk melakukan pendekatan kesejahteraan kepada Orang Asli Papua.
Kebijakan ini diharapkan berdampak langsung pada pemulihan aktivitas masyarakat, termasuk sektor ekonomi, pendidikan, dan layanan publik di wilayah terdampak. Pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh tindakan aparat dilakukan secara profesional, terukur, dan sesuai ketentuan, serta membantah anggapan bahwa operasi keamanan bertujuan menimbulkan ketakutan di masyarakat.
Ke depan, pemerintah berkomitmen memperkuat koordinasi antara TNI, pemerintah daerah, dan lembaga terkait guna menjaga stabilitas keamanan. Langkah lanjutan meliputi peningkatan pengamanan wilayah, perlindungan warga, serta percepatan pembangunan, sehingga keamanan dan kesejahteraan masyarakat Papua dapat berjalan seiring.