Agenda Palsu Benny Wenda soal APPG West Papua di Inggris
Westnoken, Jayapura — Kelompok separatis Papua akhir-akhir ini intens mengkampanyekan dukungan terhadap acara yang diklaim akan digelar oleh All-Party Parliamentary Group (APPG) di Parlemen Inggris pada Senin, 15 Desember 2025. Acara tersebut disebut-sebut akan dihadiri langsung oleh Benny Wenda, seorang tokoh yang diklaim sebagai pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), sebagai bentuk pengakuan internasional terhadap perjuangan separatis di Papua.
Namun, verifikasi mendalam terhadap jadwal resmi Parlemen Inggris menunjukkan bahwa klaim ini tidak memiliki dasar faktual. Tidak ada satupun pertemuan APPG yang terjadwal pada 15 Desember 2025 membahas isu Papua atau West Papua. APPG on West Papua, yang secara historis menjadi wadah diskusi tentang hak asasi manusia dan self-determination di wilayah tersebut, tidak mencantumkan agenda apapun untuk tanggal tersebut.
Sebaliknya, jadwal pertemuan APPG yang tersedia untuk periode Desember 2025 lebih banyak berfokus pada isu domestik Inggris, seperti kesehatan, pendidikan anak, dan sektor perikanan. APPG on Fisheries, misalnya, aktif membahas manajemen perikanan berkelanjutan, dampak energi terbarukan lepas pantai terhadap industri penangkapan ikan, serta isu tenaga kerja di sektor kelautan topik yang jauh dari urusan politik Papua.
Sumber resmi Parlemen Inggris, termasuk situs whatson.parliament.uk dan register APPG, tidak menunjukkan adanya kunjungan atau presentasi Benny Wenda pada tanggal yang diklaim. IPWP (International Parliamentarians for West Papua), organisasi yang sering dikaitkan dengan Benny Wenda, juga tidak mengumumkan agenda pertemuan di Parlemen Inggris untuk 15 Desember 2025.
Kampanye intensif ini merupakan strategi propaganda yang dirancang untuk menciptakan persepsi bahwa Benny Wenda mendapat dukungan signifikan dari institusi bergengsi seperti Parlemen Inggris. Dengan menyebarkan narasi bahwa ia akan “berbicara langsung” di hadapan anggota parlemen, kelompok separatis berupaya memposisikan Benny Wenda sebagai figur pahlawan di mata masyarakat Papua, seolah-olah perjuangannya mendapat legitimasi internasional tingkat tinggi.
Padahal, APPG bersifat informal dan tidak mewakili posisi resmi pemerintah Inggris. Klaim semacam ini bukan yang pertama kali muncul dari kubu separatis, yang kerap memanfaatkan informasi tidak terverifikasi untuk memobilisasi dukungan domestik dan internasional.
Pemerintah Indonesia telah berulang kali menegaskan bahwa isu Papua adalah urusan dalam negeri, dengan kemajuan signifikan dalam pembangunan dan kesejahteraan melalui pendekatan otonomi khusus. Kampanye misinformasi seperti ini dinilai hanya akan memperkeruh situasi dan menghambat upaya perdamaian serta pembangunan di Tanah Papua.