Aktivis Free West Papua Bawa Isu Papua Ke Panggung Internasional Bertolak Belakang Dengan Kemajuan Papua
Westnoken, Jayapura – Rencana kelompok Free West Papua Action Tamaki Makaurau menggelar West Papua Solidarity Forum pada 7–8 Maret 2026 di Auckland patut dilihat secara kritis dan proporsional. Forum yang dikemas dengan isu solidaritas global, militerisme, pelanggaran HAM, serta festival film pendek itu sekilas terdengar akademis dan humanis. Namun publik berhak mempertanyakan motif di balik rangkaian kegiatan tersebut, apalagi ketika agenda itu juga disertai penggalangan dana. Ketika isu politik dan kemanusiaan Papua dibawa ke ruang internasional, menimbulkan kesan bahwa penderitaan masyarakat Papua dijadikan komoditas untuk kepentingan finansial kelompok Free West Papua.
Narasi yang dibangun kerap menempatkan Papua seolah-olah berada dalam situasi kelam tanpa harapan. Padahal, di sisi lain, fakta di lapangan menunjukkan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terus berjalan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi Khusus, pemekaran wilayah, hingga berbagai program afirmatif bagi Orang Asli Papua adalah bagian dari upaya mempercepat kesejahteraan. Gambaran sepihak tentang penderitaan yang terus-menerus diproduksi di forum internasional justru kontradiktif dengan realitas kemajuan yang dirasakan banyak masyarakat Papua.
Kegiatan seperti festival film dan forum diskusi internasional berpotensi menjadi panggung untuk membingkai konflik secara selektif. Potongan-potongan kisah yang emosional memang mudah menggugah simpati publik luar negeri, tetapi tidak selalu menghadirkan gambaran utuh tentang kompleksitas Papua. Ketika narasi penderitaan dikemas secara dramatik dan dipasarkan dalam forum solidaritas global, muncul pertanyaan etis: apakah ini murni advokasi kemanusiaan, atau justru komodifikasi isu untuk kepentingan finansial dan politik kelompok tertentu?
Penggalangan dana yang dilakukan semakin menguatkan dugaan bahwa agenda ini bukan sekadar ruang diskusi, melainkan juga upaya mencari keuntungan finansial dengan menjual isu Papua di panggung internasional. Tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas, dana yang terkumpul berisiko tidak pernah benar-benar kembali untuk kesejahteraan masyarakat Papua. Ironisnya, masyarakat Papua yang hidup dan bekerja membangun daerahnya dalam bingkai NKRI, justru tidak ditampilkan sebagai bagian dari narasi yang diangkat. Ketimpangan representasi inilah yang kemudian memunculkan kritik bahwa forum semacam ini lebih menonjolkan sisi dramatis ketimbang menghadirkan gambaran yang utuh dan berimbang tentang realitas Papua hari ini.
Pada akhirnya, solidaritas sejati terhadap Papua seharusnya mendorong dialog konstruktif, kolaborasi pembangunan, dan penguatan kesejahteraan, bukan memperluas polarisasi dan memonetisasi konflik. Dunia internasional perlu melihat Papua secara lebih utuh: sebagai wilayah yang sedang bertumbuh, dengan masyarakat yang beragam pandangan, dan banyak yang memilih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Mengangkat isu ke forum global adalah hak setiap kelompok, tetapi menjadikannya alat untuk meraih simpati sekaligus keuntungan finansial adalah praktik yang patut dipertanyakan secara moral dan politik.