Kekerasan OPM di Papua: Dari Pelaku Kekacauan hingga Narasi Korban
Westnoken – Di tengah pegunungan Papua yang hijau, konflik yang telah berlangsung puluhan tahun antara kelompok separatis bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan aparat keamanan Indonesia terus menyisakan luka bagi masyarakat sipil.
Meski sering mengklaim sebagai korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) oleh negara, bukti menunjukkan bahwa OPM justru menjadi pemicu utama kekacauan, dengan serangkaian serangan terhadap warga tak bersenjata yang memaksa ribuan orang mengungsi dan hidup dalam ketakutan.
Konflik ini bermula sejak 1960-an, ketika OPM mulai melakukan perlawanan bersenjata untuk menuntut kemerdekaan Papua dari Indonesia. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, intensitas kekerasan meningkat, dengan OPM yang kini sering disebut sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) melakukan serangan yang menargetkan tidak hanya pasukan keamanan, tapi juga warga sipil.
Pada April 2025, misalnya, militan OPM menyerang situs penambangan emas ilegal di Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, menewaskan 15 penambang sipil. Serangan ini dikecam sebagai pelanggaran HAM berat karena menargetkan warga sipil. Tak lama kemudian, pada Juni 2025, kelompok di bawah komando Elkius Kobak menyerang Desa Samboga di Distrik Seradala, menewaskan satu warga sipil migran non-Papua dan melukai satu lainnya hingga kritis.
Tindakan ini bukan insiden terisolasi. Laporan dari berbagai sumber menunjukkan pola kekerasan OPM yang meluas, penculikan pekerja kesehatan, pembakaran pos pemerintahan, dan penghalangan rute pasokan yang menghambat akses bantuan kemanusiaan. Pada Agustus 2025, sayap bersenjata OPM menyerang helikopter yang membawa pasokan medis di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, menewaskan pilot asal Selandia Baru dan melepaskan enam penumpang Indonesia.
Serangan semacam ini tidak hanya merenggut nyawa, tapi juga memperburuk kondisi sosial-ekonomi di wilayah terpencil, di mana ribuan warga terpaksa mengungsi akibat ancaman konstan dari kelompok bersenjata. Menurut data dari Komisi Nasional HAM Papua, eskalasi konflik pada 2025 menyebabkan puluhan korban sipil, dengan hampir tiga perempat kematian terkait kekerasan politik terjadi di enam provinsi Papua.
Ironisnya, di balik kekerasan ini, OPM sering membalik narasi dengan menggambarkan diri sebagai korban. Kelompok ini aktif melakukan propaganda melalui media dan forum internasional, menuduh militer Indonesia melakukan pelanggaran HAM sistematis, seperti penargetan warga sipil yang simpatik terhadap OPM atau penahanan mereka yang mengibarkan bendera Bintang Kejora.
Pada Oktober 2025, setelah serangan di Intan Jaya yang menewaskan 14 orang, termasuk komandan OPM Agus Kogoya, kelompok separatis mengklaim bahwa sembilan di antaranya adalah warga sipil, meski militer bersikeras semua korban adalah militan. Strategi framing ini bertujuan untuk merusak reputasi pemerintah Indonesia di mata dunia dan membenarkan aksi mereka sebagai perlawanan.
Propaganda OPM tidak hanya terbatas pada pernyataan resmi. Di luar negeri, narasi ini sering diamplifikasi melalui laporan yang menyoroti dugaan pelanggaran oleh pasukan Indonesia, seperti penggunaan taktik keras untuk menekan sentimen nasionalis Papua.
Namun, laporan independen seperti dari Human Rights Watch juga menekankan bahwa kedua belah pihak, baik OPM maupun militer berkontribusi pada siklus kekerasan, dengan OPM bertanggung jawab atas ratusan serangan sejak 1970-an. Pada Juli 2022, serangan OPM di Nduga yang menewaskan 11 warga sipil dikecam sebagai bukti ketidakpedulian mereka terhadap HAM, meski mereka sering menuduh hal serupa pada TNI.