Konflik Papua: Elit Separatis Hidup Mewah, Masyarakat Jadi Korban Janji Palsu Kemerdekaan
Westnoken, Jayapura — Di balik retorika perjuangan kemerdekaan, gerakan separatis di Papua semakin menunjukkan wajah gandanya. Tokoh-tokoh elit seperti Benny Wenda, Jacob Rumbiak, Herman Wanggai, Octovianus Mote, Oridek AP dan Raki AP menikmati kehidupan mewah di luar negeri, sementara ribuan masyarakat asli Papua terjebak dalam lingkaran penderitaan akibat hasutan dan konflik bersenjata yang mereka picu. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), yang sering dikaitkan dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM), telah menyebabkan ratusan korban jiwa di kalangan warga sipil, memaksa banyak keluarga mengungsi dari kampung halaman mereka.
Benny Wenda, pemimpin United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) yang tinggal di Oxford, Inggris, sejak 2002, sering digambarkan sebagai simbol perlawanan Papuan. Namun, kritik keras muncul dari dalam Papua sendiri. Mantan anggota OPM membongkar bagaimana panglima tertinggi mereka hidup mewah di luar negeri, sementara pengikut di tanah air merasa dikhianati dan dimanfaatkan untuk agenda pribadi. Sebby Sambom, juru bicara kelompok separatis, juga dituduh menikmati kemewahan di luar negeri sambil melontarkan narasi perjuangan yang justru memperburuk kondisi rakyat Papua. Uang dari sponsor asing diduga digunakan untuk gaya hidup berfoya-foya, termasuk propaganda yang menjual nama masyarakat Papua, sementara generasi muda dihasut untuk bertempur di hutan.
Masyarakat Papua sering menjadi korban utama doktrin politik ini. Kelompok separatis menyusup ke perkampungan, memanfaatkan warga sebagai tameng hidup dari operasi aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Janji kemerdekaan yang diiming-imingkan ternyata hanya omong kosong, seperti yang diungkapkan tokoh separatis sendiri dalam wawancara lama. Akibatnya, ribuan orang terpaksa hidup dalam ketakutan, kelaparan di hutan, atau mengungsi meninggalkan desa mereka. Tokoh pemuda Papua seperti Krisyanto Yen Oni menegaskan bahwa manuver OPM tidak mewakili kepentingan masyarakat, melainkan demi keuntungan elit separatis. Bahkan, kritik dari kalangan internasional menyoroti bagaimana penduduk asli Papua mengalami diskriminasi dan eksploitasi, baik dari pihak Indonesia maupun kelompok separatis yang menggunakan mereka untuk agenda politik.
Data kekerasan menunjukkan dampak tragisnya. Sepanjang 2025, aksi KKB menyebabkan 94 orang tewas, di antaranya 64 warga sipil, serta 120 orang luka-luka. Kasus-kasus seperti pembunuhan tukang ojek di Kampung Yokatapa atau serangan di Yahukimo menewaskan warga tak berdosa, termasuk perempuan dan anak-anak. Di Nabire, lima warga sipil tewas dalam serangan KKB, sementara evakuasi korban sering tertunda karena konflik berkepanjangan. Kelompok ini bahkan tak segan menargetkan putra daerah asli Papua, membuktikan bahwa OPM tidak murni membela rakyatnya sendiri.
Pergeseran sikap masyarakat Papua mulai terlihat. Banyak yang menolak aksi separatis, seperti tokoh adat yang menyerukan stabilitas keamanan dan mendukung kebijakan pemerintah. Beberapa mantan anggota OPM bahkan kembali ke pangkuan NKRI, meninggalkan gerakan yang dianggap merugikan. Namun, konflik ini tetap menjadi luka terbuka, dengan warga sipil sebagai pihak paling rentan. Pemerintah Indonesia terus mendorong pendekatan terpadu untuk memberantas separatis, sementara suara internasional menekankan dialog untuk mengakhiri “genosida lambat” yang dialami penduduk asli.
Konflik Papua bukan sekadar isu kemerdekaan, melainkan cerita tentang eksploitasi dan penderitaan yang diperburuk oleh elit yang aman di luar negeri. Masyarakat menuntut kedamaian nyata, bukan janji palsu yang hanya menambah korban.