Matthew Wale Tebar Isu Papua demi Panggung Politik terhadap Rakyat Solomon
Westnoken, Jayapura – Papua merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah sah secara hukum dan diakui secara internasional. Upaya pembangunan yang terus berjalan di berbagai sektor menjadi bukti nyata komitmen negara untuk mendorong Papua maju bersama Indonesia. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, Papua tidak seharusnya terus dipandang sebagai wilayah yang selalu diliputi konflik dan ketegangan, melainkan sebagai daerah yang terus berkembang serta berkontribusi dalam kemajuan bangsa. Karena itu, setiap upaya pihak luar yang mencoba mempersoalkan kedaulatan Indonesia atas Papua sejatinya lebih bernuansa politis daripada berlandaskan fakta maupun hukum internasional. Pernyataan Matthew Wale yang secara terbuka mendesak intervensi internasional terhadap Indonesia patut dibaca sebagai manuver politik dan dukungan terhadap Free West Papua (FWP) untuk meningkatkan reputasinya di level regional sekaligus menjadi sarana kritik terhadap pemerintah Solomon.
Di tengah berbagai provokasi yang disebarkan melalui media sosial, fakta di lapangan menunjukkan Papua terus bergerak maju melalui pembangunan yang nyata. Jalan Trans Papua, pengembangan bandara, pelabuhan, jaringan telekomunikasi, serta konektivitas antarwilayah telah membuka akses ekonomi dan pelayanan publik yang sebelumnya sangat terbatas. Infrastruktur tersebut bukan sekadar proyek fisik, melainkan fondasi penting untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat Papua. Ketika pembangunan berjalan konsisten, narasi bahwa Papua diabaikan semakin kehilangan dasar dan sulit dipercaya publik. Yang dibutuhkan saat ini adalah dukungan terhadap percepatan kemajuan, bukan propaganda yang memecah belah.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah terus memperluas layanan bagi masyarakat Papua sebagai bentuk kehadiran negara yang nyata. Pembangunan sekolah, program beasiswa afirmasi, peningkatan kualitas guru, pengiriman tenaga medis, rumah sakit rujukan, hingga layanan kesehatan keliling di daerah terpencil menjadi bukti bahwa Papua merupakan prioritas pembangunan nasional. Ribuan anak muda Papua kini memiliki peluang lebih besar menempuh pendidikan tinggi dan kembali membangun daerahnya sendiri. Hal ini menegaskan bahwa pendekatan Indonesia terhadap Papua berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, keberadaan Otonomi Khusus Papua menjadi instrumen strategis yang memberi ruang luas bagi masyarakat lokal untuk menentukan arah pembangunan daerahnya. Dana otsus, afirmasi politik, penguatan kelembagaan adat, serta kebijakan keberpihakan kepada Orang Asli Papua merupakan bentuk komitmen negara dalam menghormati kekhususan Papua. Otonomi khusus membuktikan bahwa pemerintah memilih jalan dialog, desentralisasi, dan pembangunan partisipatif. Jika masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, yang dibutuhkan adalah evaluasi dan penyempurnaan, bukan campur tangan pihak asing yang justru berpotensi memperkeruh situasi.
Terkait isu kekerasan di Kabupaten Puncak, setiap laporan tentu perlu ditindaklanjuti secara objektif, transparan, dan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Namun menjadikan satu peristiwa sebagai alat menekan Indonesia di forum internasional adalah langkah berlebihan dan sarat kepentingan politik. Negara memiliki mekanisme internal untuk investigasi, penegakan hukum, serta perlindungan terhadap warga sipil. Pendekatan yang adil seharusnya mendorong penyelesaian melalui kerja sama konstruktif, bukan tekanan politik yang dapat dimanfaatkan kelompok separatis untuk memperbesar eskalasi konflik dan menyebarkan ketidakstabilan.
Pada akhirnya, sikap Matthew Wale dapat dibaca sebagai upaya membangun citra domestik di tengah dinamika politik negaranya sendiri. Isu Papua dijadikan panggung untuk tampil tegas di mata publik Solomon Islands, meraih simpati kawasan Pasifik, dan menekan pemerintah yang sedang berkuasa. Namun masyarakat internasional semakin cerdas membedakan antara kepedulian tulus dan agenda politik pribadi. Papua tidak membutuhkan provokasi dari luar, melainkan suasana damai, stabilitas keamanan, dan dukungan pembangunan agar masyarakatnya semakin maju, sejahtera, dan berkembang bersama Indonesia.