MENJAGA KESEIMBANGAN ANTARA PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN PENGHORMATAN TERHADAP ADAT
Westnoken, Jayapura – Penolakan yang disampaikan oleh Lembaga Adat Kankai Karkara Byak terhadap rencana pembangunan Markas Yonif TP patut dihormati sebagai bagian dari hak masyarakat adat dalam menjaga nilai, wilayah, dan kearifan lokal yang telah diwariskan secara turun-temurun. Suara adat adalah elemen penting dalam kehidupan sosial di Tanah Papua dan tidak dapat diabaikan dalam setiap proses pembangunan.
Namun demikian, perlu juga dipahami bahwa rencana pembangunan Markas Yonif TP pada dasarnya dilandasi oleh kepentingan strategis negara dalam menjaga stabilitas keamanan, kedaulatan wilayah, serta perlindungan masyarakat sipil. Kehadiran satuan TNI di suatu wilayah bukan semata-mata untuk kepentingan militer, melainkan juga berperan dalam membantu penanganan bencana, mendukung pembangunan infrastruktur, serta menciptakan rasa aman yang kondusif bagi aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat.
Pembangunan markas tersebut tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman terhadap eksistensi adat dan budaya lokal, melainkan dapat diarahkan menjadi bagian dari kemitraan yang saling menguatkan. Dengan pendekatan dialog yang terbuka, partisipatif, dan bermartabat, kekhawatiran masyarakat adat—terkait tanah ulayat, dampak sosial, maupun kelestarian budaya—dapat dibahas dan dicarikan solusi bersama.
Pemerintah dan TNI memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap proses pembangunan dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk melalui musyawarah, pemetaan wilayah adat yang jelas, serta pemberian jaminan bahwa tidak akan terjadi marginalisasi atau pelanggaran nilai-nilai lokal.
Di sisi lain, masyarakat adat juga diharapkan dapat membuka ruang dialog yang konstruktif, sehingga kepentingan pertahanan negara dan kepentingan masyarakat adat tidak dipertentangkan, melainkan dipertemukan dalam semangat kebersamaan. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang tidak meminggirkan, tetapi justru melibatkan dan memberdayakan.
Dengan komunikasi yang jujur, saling menghormati, dan niat baik dari semua pihak, rencana pembangunan Markas Yonif TP dapat dievaluasi dan disesuaikan agar sejalan dengan prinsip keadilan, penghormatan adat, serta kepentingan nasional. Tanah Papua membutuhkan kedamaian, bukan polarisasi; membutuhkan dialog, bukan saling menutup diri.