Propaganda Sensasional soal Konflik Papua
Westnoken — Laporan berjudul “Pejuang Papua Barat Menghadapi Pemusnahan oleh Pasukan Berteknologi Tinggi Indonesia” yang beredar luas di beberapa media luar negeri ternyata kembali mengulang pola narasi propaganda yang sudah sering muncul: penggunaan istilah-istilah sensasional seperti “genosida”, “pembantaian massal”, dan “pemusnahan” tanpa bukti forensik yang dapat diverifikasi secara independen. Narasi tersebut menggambarkan operasi keamanan TNI-Polri di wilayah Pegunungan Bintang dan Kiwirok pada September-Oktober 2025 sebagai serangan tanpa pandang bulu terhadap warga sipil, padahal fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya.
Operasi tersebut merupakan respons langsung terhadap rangkaian serangan bersenjata yang dilancarkan kelompok TPNPB-OPM, termasuk penyerangan pos TNI pada 25 September 2025 yang menewaskan seorang prajurit serta pembakaran fasilitas publik, termasuk sekolah dasar yang sehari sebelumnya masih digunakan untuk mengajar anak-anak setempat. Kelompok bersenjata ini juga kerap menempatkan personel dan senjatanya di tengah pemukiman serta fasilitas sipil, taktik yang justru membahayakan warga dan memaksa aparat keamanan bekerja dengan sangat hati-hati.
Penggunaan drone pengintai dan serangan udara terpilih yang disebut-sebut sebagai “teknologi tinggi untuk memusnahkan” sebenarnya adalah metode presisi yang diterapkan untuk menghindari korban sipil sebanyak mungkin. Hingga kini, tidak ada laporan resmi dari lembaga independen baik Komnas HAM, Komnas Perempuan, maupun organisasi internasional yang memiliki akses lapangan yang mengkonfirmasi adanya pembantaian massal atau penargetan sistematis terhadap warga sipil. Sebaliknya, korban jiwa sipil yang terjadi justru banyak berasal dari kekerasan, penyanderaan, dan pemerasan yang dilakukan kelompok bersenjata tersebut.
Narasi yang menyebut militer “menduduki” sekolah, gereja, dan klinik kesehatan juga terbantahkan oleh dokumentasi fakta dan laporan lapangan. Fasilitas-fasilitas tersebut justru menjadi sasaran penyerangan dan pembakaran oleh kelompok bersenjata ketika aparat keamanan mendekat, taktik klasik untuk kemudian menuding pihak berwenang sebagai pelaku.
Pemerintah Indonesia melalui pendekatan Otonomi Khusus terus mengalirkan dana triliunan rupiah setiap tahun untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Tanah Papua. Ribuan guru, tenaga medis, dan pegawai negeri dari berbagai suku bekerja setiap hari demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat adat. Menggambarkan seluruh upaya ini sebagai “pemusnahan” bukan hanya tidak akurat, tetapi juga merendahkan perjuangan ribuan warga Papua yang justru menginginkan perdamaian dan pembangunan.
Masyarakat diminta bijak menyikapi narasi yang sengaja dibuat untuk membentuk persepsi internasional dengan mengabaikan konteks lengkap dan fakta lapangan. Papua Barat adalah bagian sah dari Indonesia yang terus bergerak menuju kesejahteraan bersama, bukan medan perang yang digambarkan dalam propaganda sensasional.