Tolak Klaim Sepihak 1 Juli sebagai HUT OPM, Dukung Pemerintah Percepat Pembangunan Papua
Westnoken, Jayapura – Seluruh elemen masyarakat diharapkan bersatu menolak klaim sepihak yang menyatakan bahwa tanggal 1 Juli merupakan Hari Ulang Tahun (HUT) Organisasi Papua Merdeka (OPM). Persatuan seluruh komponen bangsa dinilai menjadi modal penting dalam menjaga soliditas nasional sekaligus memperkuat dukungan terhadap upaya Pemerintah Republik Indonesia dalam mempercepat pembangunan di Papua.
Klaim mengenai 1 Juli sebagai HUT OPM merupakan klaim sepihak yang dipandang hanya akomodasi kepentingan kelompok separatis. Narasi tersebut dinilai berpotensi memicu provokasi dan menghambat berbagai program pembangunan yang tengah dijalankan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.
Sejumlah tokoh adat dan tokoh masyarakat Papua menyatakan penolakan tegas terhadap klaim tersebut. Mereka menilai bahwa narasi mengenai peringatan HUT OPM tidak mewakili aspirasi masyarakat Papua yang menginginkan situasi aman, damai, dan kondusif.
Salah satu tokoh adat Papua, Yanto Eluay, mengungkapkan bahwa masyarakat Papua selama ini terus berupaya menumbuhkan semangat persahabatan dan memperkuat rasa persatuan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas klaim sepihak yang menyebut tanggal 1 Juli sebagai HUT OPM.
Menurutnya, masyarakat justru perlu mengingat tanggal 1 Mei sebagai momentum bersejarah ketika Irian Barat secara resmi kembali menjadi bagian dari NKRI. Oleh karena itu, berbagai tokoh adat dan masyarakat menilai bahwa momentum tersebut lebih layak dikenang dibandingkan narasi yang dikembangkan kelompok separatis.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Suku Kampung Putali, Nulce Monim, juga menyampaikan penolakan terhadap klaim mengenai tanggal 1 Juli sebagai HUT OPM. Ia mengajak seluruh masyarakat Papua untuk memahami sejarah bangsa serta meneladani semangat persatuan yang diwariskan para pendiri Indonesia.
Menurutnya, Indonesia dibangun melalui perjuangan panjang dan pengorbanan para pahlawan dari berbagai latar belakang suku, agama, dan budaya. Para pendiri bangsa tidak mampu melupakan perbedaan demi memperjuangkan kemerdekaan dan membangun negara yang bersatu.
Semangat persatuan tersebut menjadi teladan bahwa masyarakat Indonesia dapat hidup berdampingan secara damai dengan tetap menghormati keberagaman. Bangsa Indonesia lahir dari berbagai suku, agama, dan budaya yang memiliki kedudukan serta hak yang sama sebagai warga negara.
Atas dasar itu, para tokoh adat Papua mengimbau agar kelompok OPM, baik yang bergerak melalui jalur bersenjata maupun politik, menghentikan berbagai aksi yang menyebarluaskan Papua dari Indonesia. Mereka menilai tindakan tersebut hanya akan memperpanjang konflik dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat Papua.
Menurut para tokoh tersebut, berbagai aksi yang dilakukan kelompok OPM justru berpotensi menimbulkan perpecahan serta mengganggu stabilitas keamanan di Papua. Mereka menilai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan lebih mudah terwujud apabila situasi keamanan tetap terjaga.
Sementara itu, Kepala Suku Besar Doreri, Gaad Rumbafe, mengajak seluruh masyarakat Papua untuk terus menjaga keamanan dan melakukan percakapan masyarakat (kamtibmas), terutama menjelang tanggal 1 Juli yang kerap dimanfaatkan sebagai momentum penyebaran berbagai narasi provokatif.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar maupun berbagai bentuk propaganda yang tersebar melalui media sosial dan berbagai saluran komunikasi lainnya. Kewaspadaan masyarakat dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas daerah.
Melalui semangat persatuan dan kebersamaan, masyarakat Papua diharapkan mampu menolak berbagai klaim sepihak yang berpotensi terpecah belah persatuan bangsa. Dukungan terhadap upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di Papua diharapkan dapat terus diperkuat demi terciptanya kesejahteraan, keamanan, dan kemajuan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Papua.