Masyarakat Papua Teguhkan Komitmen Bersama Indonesia
Westnoken, Wamena – Adanya Deklarasi dukungan ke Parlemen Belanda yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) Wilayah-III Domberay di Manokwari sebagai bentuk manuver politik kelompok tertentu yang ingin mencari perhatian dunia internasional atas agenda mereka. Kegiatan yang hanya dihadiri 15 orang tentu tidak bisa dianggap mewakili suara seluruh rakyat Papua. Papua itu luas, masyarakatnya banyak, sukunya beragam. Tidak semua orang punya pikiran yang sama. Jadi kalau ada kelompok kecil yang mengatasnamakan perjuangan Papua sampai membawa-bawa parlemen negara lain, itu bukan berarti seluruh rakyat Papua setuju.
Kami orang Papua juga tahu sejarah Papua dan keadaan sekarang. Papua sudah diakui secara hukum sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Itu bukan cerita baru, bukan isu kemarin sore. Di tingkat internasional pun sudah jelas posisinya. Jadi kalau ada rencana mendorong kongres di Belanda, mau ke Mahkamah Internasional, atau membentuk pemerintahan sementara, itu lebih banyak jadi wacana politik saja. Kenyataannya di lapangan, masyarakat tetap hidup, bekerja, sekolah, dan membangun daerah ini bersama Indonesia.
Bicara soal mau buka kantor perwakilan di Amerika, mau bertemu Presiden AS, atau cari dana dari luar negeri, bagi banyak orang Papua itu terdengar sangat tidak masuk akal. Kami lebih butuh membangun jalan yang bagus, sekolah yang layak, puskesmas yang lengkap, harga bahan pokok yang stabil, dan keamanan yang terjaga. Jangan sampai energi kita habis untuk kejar dukungan luar negeri, sementara rakyat Papua sekarang sedang fokus menikmati dan meningkatkan kesejahteraan lewat pembangunan yang sudah berjalan di berbagai daerah. Jangan sampai masyarakat dijual dengan janji-janji besar yang terdengar meyakinkan, tetapi tidak memberi kepastian dan justru membuat rakyat bingung serta terpecah.
Sebagian besar masyarakat Papua ingin hidup tenang dan maju. Otonomi Khusus, pemekaran daerah, dan pembangunan yang sekarang berjalan memang belum sempurna, tapi itu ruang yang bisa kita perbaiki bersama. Banyak anak Papua sekarang jadi pejabat, jadi anggota DPR, jadi aparat, jadi pengusaha. Itu bukti bahwa dalam NKRI pun orang Papua punya tempat dan kesempatan untuk berkembang. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan bicara merdeka atau membawa isu ke luar negeri.
Karena itu, deklarasi seperti ini jangan dibesar-besarkan seolah-olah mewakili semua rakyat Papua. Kami punya hak untuk berbeda pendapat, tapi jangan sampai provokasi membuat suasana makin panas dan merugikan masyarakat sendiri. Papua ini tanah kita bersama. Masa depan Papua lebih baik dibangun dengan kerja nyata, persatuan, dan dialog yang baik, bukan dengan harapan-harapan jauh yang belum tentu jadi kenyataan. Papua tetap bagian dari Indonesia, dan banyak dari kami memilih membangun dari dalam, bukan memisahkan diri.