DPD RI Bentuk Pansus PSN Papua, Dinilai Jadi Momentum Luruskan Narasi Sepihak Film Pesta Babi
JAKARTA — Polemik terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua kini memasuki babak baru setelah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengkaji berbagai dinamika pembangunan yang berkembang di tengah masyarakat.
Pembentukan Pansus tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk memastikan pelaksanaan pembangunan nasional di Papua tetap berjalan optimal, transparan, serta mampu menjawab berbagai polemik yang muncul, termasuk berkembangnya narasi sepihak melalui film dokumenter Pesta Babi yang belakangan menuai kontroversi publik.
Sejumlah pihak menilai film tersebut cenderung membangun framing negatif terhadap pemerintah dan pelaksanaan PSN di Papua Selatan tanpa menghadirkan gambaran utuh mengenai tujuan pembangunan, keterlibatan masyarakat lokal, maupun manfaat ekonomi yang mulai dirasakan warga.
Pemerintah sendiri menegaskan PSN di Papua merupakan bagian dari strategi besar ketahanan pangan nasional sekaligus upaya pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia. Program tersebut mencakup pengembangan food estate, cetak sawah, penguatan infrastruktur, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat adat.
Direktur Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, sebelumnya menilai proyek cetak sawah di Wanam, Merauke, merupakan kebijakan visioner yang penting untuk menjaga kedaulatan pangan nasional di tengah ancaman krisis global.
“Program ini penting untuk ketahanan pangan jangka panjang dan mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan,” ujar Iwan.
Di sisi lain, sejumlah tokoh masyarakat Papua juga mengingatkan agar publik tidak hanya melihat Papua melalui sudut pandang konflik seperti yang ditampilkan dalam film Pesta Babi. Mereka menilai realitas pembangunan di Papua jauh lebih kompleks dan banyak masyarakat mulai merasakan dampak positif program pemerintah.
Ketua Umum Aliansi Indonesia Timur, Emanuel Mikael Kota, mengatakan Papua saat ini sedang bergerak menuju perubahan melalui pembangunan ekonomi, pendidikan, dan penguatan kesejahteraan masyarakat.
“Papua bukan hanya cerita konflik. Ada banyak kemajuan, pembangunan infrastruktur, pelayanan kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat yang juga harus dilihat secara objektif,” ujar Emanuel.
Kontroversi film Pesta Babi sendiri memunculkan kritik dari berbagai kalangan karena dinilai tidak menghadirkan perspektif yang berimbang terkait pembangunan dan kondisi sosial di Papua. Sejumlah pengamat menilai dokumenter tersebut lebih menonjolkan narasi penolakan terhadap negara dan PSN tanpa memberikan ruang yang memadai terhadap penjelasan pemerintah maupun masyarakat yang mendukung pembangunan.
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Prof. Trubus Rahardiansah, bahkan menilai film tersebut berpotensi membangun opini yang kontraproduktif terhadap upaya pembangunan nasional di Papua.
“Kalau tidak ada pembangunan strategis dan investasi negara, Papua akan sulit berkembang lebih cepat. Yang harus dikawal adalah pelaksanaannya agar tetap berpihak kepada masyarakat,” kata Trubus.
Sementara itu, pelaksanaan PSN di sejumlah wilayah Papua mulai menunjukkan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat lokal. Di Kabupaten Nabire dan Merauke, berbagai program ketahanan pangan, peternakan, perikanan, hingga pengembangan usaha produktif mulai membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat asli Papua.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat Kabupaten Nabire, Karel Misiro, menyebut berbagai bantuan pemerintah telah membantu masyarakat adat memperkuat ekonomi keluarga dan membangun usaha mandiri.
“Bantuan pemerintah sangat membantu masyarakat adat karena langsung menyentuh kebutuhan usaha produktif masyarakat,” ujarnya.
Pembentukan Pansus DPD RI diharapkan tidak hanya menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan PSN, tetapi juga menjadi momentum untuk meluruskan berbagai informasi yang dinilai tidak utuh terkait pembangunan di Papua.
Pemerintah menegaskan pembangunan di Papua akan terus dilanjutkan dengan pendekatan dialogis, melibatkan masyarakat adat, serta memperhatikan aspek sosial, budaya, dan lingkungan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat secara berkelanjutan.