Film Pesta Babi Picu Perdebatan Soal Papua, Pengamat dan Tokoh Gereja Soroti Pentingnya Dialog serta Pendekatan Humanis agar PSN Berjalan Lancar
JAYAPURA — Film dokumenter Pesta Babi yang menyoroti pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua Selatan memicu perdebatan luas di tengah masyarakat. Sejumlah tokoh gereja, pengamat, akademisi, hingga masyarakat adat menilai polemik yang muncul harus disikapi secara kritis dan proporsional dengan mengedepankan dialog, pendekatan humanis, serta pemahaman mendalam terhadap kondisi sosial budaya masyarakat Papua.
Dalam berbagai pandangan yang berkembang, kehadiran aparat keamanan di Papua dinilai tidak dapat dilihat secara hitam-putih. Sejumlah pihak menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan terhadap pendekatan keamanan sekaligus penguatan pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu pandangan tersebut pernah disampaikan Uskup Jayapura Mgr. Leo Laba Ladjar, OFM, yang menilai aparat keamanan sebaiknya tidak ditempatkan secara masif di kampung-kampung, melainkan terpusat di ibu kota kabupaten dan bergerak ketika diperlukan untuk menjaga keamanan masyarakat.
“Program seperti TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebaiknya diagendakan secara teratur dan berkesinambungan agar aparat itu semakin dekat dan bersahabat dengan masyarakat,” kata Uskup Leo dalam pertemuan bersama Wakil Presiden beberapa waktu lalu.
Menurutnya, kepala daerah juga harus aktif hadir di tengah masyarakat ketika terjadi konflik sosial maupun gangguan keamanan. Kehadiran pemerintah daerah dinilai penting untuk memulihkan situasi dan menjaga stabilitas sosial masyarakat Papua.
Pandangan serupa juga pernah disampaikan Letjen TNI (Purn.) Kiki Syahnakri dalam bukunya Teropong Prajurit TNI yang menekankan bahwa tugas TNI tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kesejahteraan, pendidikan, penegakan hukum, hingga diplomasi sosial.
“Keberhasilan seorang prajurit TNI dinilai dari keberhasilan dia merebut hati dan pikiran rakyat,” tulis Kiki Syahnakri.
Film Pesta Babi sendiri mengangkat situasi di wilayah Merauke, Boven Digoel, dan Mappi, Papua Selatan, terkait pelaksanaan PSN pengembangan kawasan pangan dan energi. Film tersebut menyoroti isu pembukaan lahan skala besar, lingkungan hidup, hingga dampak sosial terhadap masyarakat adat setempat.
Namun demikian, muncul pula pandangan bahwa film dokumenter tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kompleksitas sosial budaya masyarakat lokal di wilayah Papua Selatan. Sejumlah pihak menilai kondisi masyarakat adat, mekanisme hak ulayat, pola relasi sosial, hingga persoalan ekonomi lokal memerlukan pemahaman yang lebih mendalam dan tidak dapat disimpulkan hanya melalui dokumentasi singkat.
“Jangan sampai publik diarahkan pada kesimpulan yang terlalu sederhana terhadap persoalan Papua yang kompleks,” ujar salah satu pengamat sosial Papua dalam diskusi publik terkait film tersebut.
Perdebatan mengenai PSN Papua juga berkembang seiring munculnya kekhawatiran soal kerusakan lingkungan, konflik agraria, hingga dugaan militerisasi wilayah. Di sisi lain, pemerintah menilai proyek tersebut bertujuan memperkuat ketahanan pangan nasional dan membuka akses ekonomi baru bagi masyarakat Papua.
Sejumlah tokoh masyarakat Papua menilai pembangunan tetap harus berjalan dengan memperhatikan hak masyarakat adat, pelestarian lingkungan, serta keterlibatan aktif masyarakat lokal dalam setiap proses pengambilan keputusan.
Selain itu, para pemerhati Papua mengingatkan pentingnya pendampingan berkelanjutan kepada masyarakat pemilik hak ulayat. Mereka menilai pemberian kompensasi lahan saja tidak cukup tanpa diikuti program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan sosial jangka panjang.
“Pemerintah wajib tetap memberikan perhatian dan pendampingan kepada masyarakat lokal di areal PSN untuk kesejahteraan mereka dan anak cucunya. Memberikan tali asih saja tidak cukup,” tulis salah satu penulis kajian sosial Papua.
Film Pesta Babi juga dinilai menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memperkuat dialog dengan masyarakat adat dan mendengarkan berbagai aspirasi yang berkembang di lapangan. Pengembangan proyek strategis di Papua dinilai perlu dilakukan secara bertahap, transparan, dan berkelanjutan agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat setempat.
Di tengah polemik yang berkembang, sejumlah tokoh gereja dan masyarakat sipil berharap seluruh pihak mengedepankan pendekatan damai, dialog terbuka, serta menghindari polarisasi dalam menyikapi isu Papua.
Mereka menilai Papua membutuhkan stabilitas, pembangunan yang adil, penghormatan terhadap hak masyarakat adat, serta ruang komunikasi yang terbuka antara pemerintah, masyarakat lokal, aparat keamanan, dan seluruh pemangku kepentingan.
Ke depan, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah disebut akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PSN di Papua, termasuk memperkuat aspek perlindungan sosial, pelestarian lingkungan, dan keterlibatan masyarakat adat guna memastikan pembangunan berjalan inklusif dan berkelanjutan.