Institut Timurnesia Sebut Film Pesta Babi Provokatif dan Menyesatkan Soal PSN Papua Selatan
JAKARTA — Institut Timurnesia menilai film dokumenter Pesta Babi menghadirkan narasi yang provokatif dan menyesatkan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) pengembangan lumbung pangan atau food estate di Papua Selatan. Kritik tersebut disampaikan menyusul meningkatnya polemik publik terhadap film yang mengangkat isu masyarakat adat dan proyek ketahanan pangan di Merauke.
Dalam keterangannya yang dikutip dari Sultranesia, Institut Timurnesia menyebut film tersebut menggiring opini publik dengan sudut pandang tertentu dan dinilai tidak menampilkan informasi secara utuh mengenai tujuan pembangunan PSN pangan nasional di wilayah Papua Selatan.
“Film ini berpotensi membentuk persepsi yang tidak utuh di masyarakat karena hanya menampilkan satu sisi persoalan dan mengabaikan konteks pembangunan nasional serta kebutuhan ketahanan pangan,” ujar perwakilan Institut Timurnesia dalam keterangannya.
Lembaga tersebut juga menyoroti penggunaan simbol budaya dan narasi adat dalam film yang dianggap dapat memicu ketegangan sosial di tengah masyarakat Papua. Menurut mereka, pembangunan kawasan pangan di Merauke merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memperkuat cadangan pangan nasional dan mengurangi ketergantungan impor.
“Pembangunan food estate bukan semata proyek ekonomi, tetapi bagian dari upaya negara menjaga kedaulatan pangan jangka panjang. Karena itu, penyampaian informasi kepada publik harus dilakukan secara proporsional dan tidak provokatif,” lanjut pernyataan tersebut.
Polemik mengenai film Pesta Babi mencuat setelah sejumlah tokoh yang tampil dalam film menyampaikan keberatan terhadap proses produksi dan penggunaan materi dokumentasi mereka. Salah satunya adalah Yasinta Moiwend atau Mama Sinta, tokoh perempuan adat asal Merauke yang mengaku kecewa karena wajah dan pernyataannya digunakan tanpa persetujuan penuh.
Mama Sinta menyatakan dirinya merasa dimanfaatkan dalam agenda penolakan proyek food estate di Papua Selatan. Ia juga mengaku tidak mengetahui bahwa dokumentasi dirinya akan digunakan dalam film dokumenter yang kemudian diputar di berbagai daerah.
Kontroversi ini berkembang di tengah perhatian pemerintah terhadap percepatan proyek ketahanan pangan nasional di Papua Selatan, khususnya di kawasan Wanam, Kabupaten Merauke. Pemerintah menilai kawasan tersebut memiliki potensi strategis untuk pengembangan pertanian skala besar guna mendukung swasembada pangan nasional.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto sebelumnya menegaskan proyek cetak sawah baru di Merauke penting untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan pangan nasional di masa mendatang. Menurut dia, pengembangan kawasan pangan baru dibutuhkan agar Indonesia tidak bergantung pada impor pangan dari negara lain.
Selain itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama jajaran TNI juga telah meninjau langsung kawasan pengembangan ketahanan pangan di Wanam sebagai bagian dari dukungan terhadap program strategis nasional tersebut.
Di sisi lain, sejumlah organisasi masyarakat sipil dan kelompok advokasi hak asasi manusia tetap menyatakan dukungan terhadap film Pesta Babi. Mereka menilai film tersebut merupakan bentuk kritik sosial terhadap dampak pembangunan berskala besar terhadap masyarakat adat dan lingkungan hidup di Papua Selatan.
Pemerintah hingga kini belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait polemik film tersebut. Namun, sejumlah kementerian dan lembaga terkait terus menegaskan komitmen untuk menjalankan proyek ketahanan pangan dengan pendekatan dialog, pengawasan lingkungan, dan pelibatan masyarakat lokal dalam proses pembangunan.