Tokoh Adat Papua Nilai Film Pesta Babi Tak Berimbang soal Pembangunan dan PSN
SENTANI — Sejumlah tokoh adat Papua menilai film dokumenter Pesta Babi tidak menghadirkan informasi secara berimbang terkait pembangunan dan Program Strategis Nasional (PSN) di Papua. Mereka menilai film tersebut lebih banyak menampilkan narasi penolakan terhadap program pemerintah tanpa memberikan ruang yang cukup bagi pihak yang mendukung pembangunan.
Tokoh adat Papua, Yanto Eluay, mengatakan film dokumenter yang viral di media sosial itu terkesan menggiring opini publik dengan hanya menonjolkan sisi tertentu mengenai pembangunan di Papua, khususnya terkait proyek strategis pemerintah di wilayah Papua Selatan.
“Film dokumenter ini terkesan seperti disponsori oleh pihak-pihak yang tidak suka dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Program Strategis Nasional yang sedang dijalankan pemerintah,” ujar Yanto Eluay di Sentani, Kamis (21/5/2026).
Menurut Yanto, sebuah karya dokumenter seharusnya menghadirkan pandangan dari berbagai pihak agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh dan objektif terhadap isu yang diangkat. Ia menilai pembangunan di Papua tidak seharusnya selalu dipandang dari sisi negatif semata.
“Kalau pembangunan dijalankan dengan baik dan melibatkan masyarakat adat secara terbuka, tentu akan membawa manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Meski demikian, Yanto menegaskan pembangunan tetap harus menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, hutan, air, dan wilayah adat yang diwariskan secara turun-temurun. Ia juga mengingatkan agar publikasi film dokumenter memperhatikan dampak sosialnya terhadap masyarakat, terutama generasi muda Papua yang dinilai mudah terpengaruh informasi di media sosial.
Polemik mengenai film Pesta Babi mencuat setelah film tersebut mengangkat isu proyek pembangunan dan ketahanan pangan di Papua Selatan yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat adat. Film itu menuai pro dan kontra karena dianggap sebagian pihak sebagai bentuk kritik sosial, sementara pihak lain menilai narasi yang dibangun berpotensi memicu konflik sosial.
Senada dengan Yanto, Ondofolo Kampung Puay, Yakob Fiobetauw, menilai film tersebut lebih banyak menampilkan narasi yang memancing emosi masyarakat dibandingkan menjelaskan tujuan pembangunan pemerintah di Papua.
“Yang ditampilkan hanya sisi yang memancing emosi masyarakat. Padahal pemerintah juga punya tujuan untuk membawa perubahan dan kesejahteraan,” ujarnya.
Sementara itu, Ondofolo Kampung Homfolo, Anderson Tokoro, menyoroti penggunaan simbol adat dalam film dokumenter tersebut. Menurut dia, pembuat film belum memahami perbedaan sistem adat di setiap wilayah Papua sehingga berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
“Peraturan adat di setiap daerah berbeda-beda. Jangan disamakan adat di Merauke dengan adat di Tanah Tabi atau wilayah Papua lainnya,” kata Anderson.
Ia juga meminta agar penggunaan simbol-simbol agama dalam karya dokumenter yang dapat memunculkan penafsiran berbeda di tengah masyarakat tidak dilakukan lagi di masa mendatang.
Di sisi lain, Ondofolo Hedam Dasim Kleubeuw, Harly Ohhey, menyatakan dukungannya terhadap Program Strategis Nasional yang dijalankan pemerintah di berbagai wilayah Papua. Ia menilai pembangunan infrastruktur, pertanian, pendidikan, dan sektor ekonomi lainnya merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat dan generasi mendatang.
“Pembangunan yang dilakukan pemerintah harus kita lihat dari sisi positif. Semua ini untuk kemajuan daerah, kemajuan ekonomi masyarakat, dan masa depan anak cucu kita,” ujar Harly.
Menurut dia, program pembangunan yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan bagian dari upaya memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Papua.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang berpotensi memecah persatuan, melainkan bersama-sama menjaga stabilitas sosial demi mendukung pembangunan daerah.
“Kalau ada pembangunan dari negara, mari kita dukung bersama. Karena hasilnya nanti untuk masyarakat juga,” katanya.
Para tokoh adat berharap pemerintah tetap mengedepankan dialog dan pelibatan masyarakat adat dalam setiap proses pembangunan di Papua. Mereka juga meminta seluruh elemen masyarakat menjaga komunikasi dan musyawarah agar perbedaan pandangan terkait pembangunan tidak berkembang menjadi konflik sosial di tengah masyarakat.