OPM Dinilai Semakin Brutal, Masyarakat Papua Justru Jadi Korban Kekerasan
Westnoken — Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menjadi sorotan. Di tengah klaim perjuangan mereka untuk kemerdekaan Papua, kelompok ini justru kerap melakukan aksi brutal yang menyasar masyarakat sipil dan fasilitas umum. Banyak warga menilai, tindakan tersebut sudah jauh melenceng dari semangat perjuangan rakyat Papua, karena justru menimbulkan penderitaan bagi masyarakat sendiri.
Dalam beberapa tahun terakhir, kelompok OPM terlibat dalam sejumlah insiden kekerasan yang menimbulkan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur vital. Salah satu aksi yang paling mengejutkan terjadi pada Desember 2018, ketika kelompok bersenjata OPM menyerang para pekerja proyek pembangunan jembatan di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga. Sebanyak 16 pekerja konstruksi dilaporkan tewas dibantai secara brutal. Para korban diketahui tengah mengerjakan proyek infrastruktur strategis Trans Papua yang bertujuan membuka keterisolasian wilayah pedalaman. Serangan ini mendapat kecaman luas karena para korban adalah warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik politik maupun militer.
Selain pembantaian pekerja, OPM juga kerap melakukan perusakan terhadap fasilitas umum dan pelayanan publik. Pada tahun 2020, sejumlah sekolah di Kabupaten Nduga dibakar oleh kelompok bersenjata yang diduga bagian dari OPM. Aksi itu menyebabkan puluhan siswa kehilangan tempat belajar, sementara guru dan warga sekitar terpaksa mengungsi karena takut menjadi sasaran kekerasan. Tak hanya sekolah, beberapa fasilitas pemerintahan dan infrastruktur jalan juga pernah menjadi target pembakaran dan penjarahan oleh kelompok separatis tersebut.
Kekerasan serupa juga menimpa tenaga medis yang bertugas di daerah pedalaman Papua. Pada 2021, sekelompok tenaga kesehatan di Kabupaten Intan Jaya diserang oleh anggota OPM ketika tengah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam peristiwa itu, seorang tenaga medis wanita menjadi korban pemerkosaan dan penganiayaan. Akibat serangan tersebut, pelayanan kesehatan di beberapa distrik sempat dihentikan karena petugas enggan kembali ke lokasi tugas akibat trauma dan ancaman keselamatan. Peristiwa itu menunjukkan bahwa aksi kekerasan OPM telah melampaui batas kemanusiaan dan berdampak langsung terhadap masyarakat yang seharusnya mereka lindungi.
Serangkaian tindakan tersebut menimbulkan dampak serius bagi kehidupan masyarakat Papua. Anak-anak kehilangan hak atas pendidikan, layanan kesehatan terganggu, dan proyek pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan rakyat justru terhambat. Ironisnya, kelompok yang mengklaim berjuang atas nama rakyat Papua ini justru membuat masyarakat semakin menderita akibat ketakutan dan ketidakpastian yang mereka ciptakan.
Banyak tokoh masyarakat, pemuka agama, dan aktivis kemanusiaan di Papua mengecam aksi kekerasan ini. Mereka menegaskan bahwa perjuangan untuk Papua yang lebih baik tidak dapat ditempuh dengan kekerasan, melainkan melalui dialog dan pembangunan yang damai. Pemerintah pusat bersama aparat keamanan pun diminta untuk terus melindungi masyarakat sipil, memastikan keamanan daerah, serta mempercepat pembangunan yang inklusif di seluruh wilayah Papua.
Konflik berkepanjangan di Papua menunjukkan bahwa kekerasan tidak pernah menjadi solusi. Tindakan OPM yang membakar sekolah, menyerang tenaga medis, hingga membantai pekerja konstruksi hanya memperburuk penderitaan masyarakat. Rakyat Papua sejatinya menginginkan kedamaian, keamanan, dan kesejahteraan — bukan peperangan dan teror di tanah mereka sendiri.