Rangkaian Serangan terhadap Warga Sipil di Papua Soroti Dugaan Pelanggaran HAM Berat oleh Kelompok Bersenjata
Westnoken — Sejumlah insiden kekerasan bersenjata dalam beberapa tahun terakhir kembali menempatkan kelompok bersenjata yang kerap diidentifikasi sebagai TPNPB–OPM di bawah sorotan tajam. Serangan-serangan tersebut yang menyasar pekerja konstruksi, teknisi telekomunikasi, penambang, tenaga pendidik, dan tenaga kesehatan memunculkan kekhawatiran serius mengenai pola kekerasan terhadap warga sipil, yang oleh berbagai pihak dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Serangan terhadap pekerja sipil
Peristiwa paling dikenal terjadi pada Nduga, 1 Desember 2018, ketika para pekerja konstruksi pembangunan jalan trans-Papua diserang. Dua puluh orang tewas, sebagian besar merupakan pekerja sipil, sebagaimana dilaporkan berbagai sumber. TPNPB-OPM mengakui bertanggung jawab atas penembakan tersebut, yang mereka klaim sebagai tindakan terhadap “objek militer”, meskipun korban yang tercatat adalah warga sipil.
Kasus serupa berulang pada 2 Maret 2022 di Beoga, Kabupaten Puncak, ketika delapan pekerja fasilitas BTS Telkomsel dibunuh oleh kelompok yang disebut aparat sebagai bagian dari OPM. Para korban adalah pegawai perusahaan telekomunikasi, profesi sipil yang tidak memiliki keterlibatan dalam operasi keamanan.
Penyerangan penambang dan pekerja sektor informal
Di Kabupaten Yahukimo, dua insiden besar terjadi dalam dua tahun berbeda. Pada Oktober 2023, serangan terhadap kamp penambang emas menewaskan 13 warga sipil. Sementara pada April 2025, kejadian yang kemudian dikenal sebagai “Yahukimo massacre (2025)” menelan 15 korban jiwa, seluruhnya penambang non-kombatan.
Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa para korban adalah warga sipil, menepis klaim kelompok bersenjata yang menyebut mereka aparat penyamaran. Beberapa laporan menyebut dugaan perlakuan tidak manusiawi terhadap korban.
Guru dan tenaga kesehatan ikut menjadi target
Pada Maret 2025, enam guru dan tenaga kesehatan dilaporkan tewas dalam serangan serta pembakaran rumah di distrik pedalaman Yahukimo. Kelompok bersenjata yang oleh pemerintah dikategorikan sebagai KKB/OPM diduga sebagai pelaku. Insiden itu memicu evakuasi massal tenaga pengajar dan medis, yang mengakibatkan berbagai layanan publik di wilayah tersebut lumpuh.
Respons negara dan narasi “korban” dari kelompok bersenjata
Rentetan kasus yang menyasar profesi sipil ini memicu operasi keamanan oleh aparat TNI–Polri untuk menindak kelompok-kelompok yang terlibat. Pemerintah menyebut langkah tersebut sebagai respons untuk melindungi warga dan memulihkan fungsi-fungsi layanan publik.
Namun, di sisi lain, kelompok TPNPB–OPM kerap menyatakan bahwa mereka lah korban tindakan represif negara, dan menuduh operasi keamanan sebagai pelanggaran HAM. Pola saling tuduh ini terus berulang, meskipun berbagai laporan menunjukkan bahwa sebagian besar korban dalam serangan kelompok bersenjata adalah non-kombatan.
Pola kekerasan terhadap warga sipil masih berlanjut
Rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan bahwa konflik bersenjata di Papua terus menimbulkan risiko tinggi bagi warga sipil. Penargetan pekerja konstruksi, teknisi telekomunikasi, penambang rakyat, guru hingga tenaga kesehatan memperlihatkan bahwa kelompok bersenjata telah memperluas sasaran terhadap profesi yang seharusnya dilindungi menurut hukum humaniter internasional.