Westnoken, Jayapura – Pernyataan Benny Wenda yang menolak kunjungan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke Inggris adalah propaganda sepihak yang bertujuan memanipulasi fakta. Berdasarkan hukum internasional, Papua adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Resolusi PBB 2504 tahun 1969. Tuduhan bahwa Presiden Prabowo adalah “penjahat perang” tidak memiliki dasar bukti dan telah berulang kali dibantah oleh lembaga resmi. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum internasional, Indonesia terus berkomitmen pada penghormatan hak asasi manusia, termasuk di Papua.
Kunjungan kenegaraan perdana Presiden Prabowo Subianto ke Inggris adalah salah satu langkah strategis dalam rangkaian lawatan luar negerinya yang dimulai pada tanggal 8 hingga 23 November 2024. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo memenuhi undangan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, untuk membahas kerja sama bilateral yang saling menguntungkan. Lawatan ini tidak hanya mencakup Inggris tetapi juga beberapa negara lain seperti China, Amerika Serikat, Peru, dan Brasil, menunjukkan peran penting Indonesia di kancah internasional. Presiden Prabowo, yang didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, menyatakan bahwa undangan tersebut mencerminkan penghormatan dunia terhadap Indonesia sebagai mitra strategis dalam isu-isu global.
Program transmigrasi yang diinisiasi oleh pemerintah menjadi salah satu fokus dalam pembangunan Papua. Program ini dirancang untuk meningkatkan taraf hidup dan sumber daya manusia di Papua melalui pemerataan pembangunan dan pengentasan ketimpangan ekonomi. Transmigrasi bukanlah bentuk eksploitasi atau marginalisasi masyarakat asli Papua (OAP), melainkan langkah strategis untuk memberikan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Dengan menghormati kearifan lokal dan hak-hak masyarakat adat, program ini memperkuat peran OAP dalam membangun daerah mereka sendiri.
Selain itu, tuduhan tentang “penghancuran hutan Papua” merupakan kesesatan berpikir dan bertolak belakang dengan fakta sebenarnya. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dan memprioritaskan perlindungan lingkungan. Kesepakatan “mineral kritis” dengan Inggris, misalnya, dijalankan dengan regulasi ketat yang memastikan keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal. Kerja sama ini adalah bukti nyata pengakuan dunia terhadap potensi Indonesia sebagai mitra strategis dalam memenuhi kebutuhan global yang berkelanjutan.
Melalui kunjungan ke Inggris dan negara-negara lainnya, Presiden Prabowo menunjukkan komitmen Indonesia dalam memperkuat hubungan diplomatik dan kerja sama strategis. Tuduhan Benny Wenda terhadap kunjungan ini adalah upaya untuk menghambat kemajuan Papua dan menciptakan narasi yang tidak akurat. Sebaliknya, masyarakat internasional diharapkan dapat mendukung langkah-langkah konstruktif pemerintah Indonesia dalam membangun Papua yang inklusif, damai, dan berkelanjutan. Dengan sinergi nasional dan global, Papua dapat terus berkembang sebagai wilayah yang mandiri, maju, dan sejahtera dalam bingkai NKRI.