pro-independence Papua is the result of the unfair treatment that the Papuan people receive from the Indonesian government which is considered repressive. marginalization, discrimination, including the lack of recognition of Papua's contributions and services to Indonesia, not optimal development of social infrastructure in Papua
Menguak Propaganda Isu HAM Benny Wenda: Antara Kepentingan Pribadi dan Realitas Papua
Menguak Propaganda Isu HAM Benny Wenda: Antara Kepentingan Pribadi dan Realitas Papua

Menguak Propaganda Isu HAM Benny Wenda: Antara Kepentingan Pribadi dan Realitas Papua

Westnoken, Benny Wenda, pemimpin gerakan separatis Papua Barat yang berbasis di Inggris, semakin sering menjadi sorotan karena propaganda yang ia gaungkan. Dengan menggunakan narasi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua, Wenda berupaya memanipulasi opini internasional demi agenda politik pribadinya. Namun, pengamat menilai bahwa narasi yang ia sampaikan kerap didramatisasi, jauh dari realitas di lapangan. Mayoritas masyarakat Papua telah menerima dan menghormati posisi mereka sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sebagaimana ditegaskan melalui Resolusi PBB yang bersifat final dan mengikat.

Upaya Wenda untuk menginternasionalisasi isu Papua, termasuk melalui kolaborasi dengan negara-negara Pasifik seperti Vanuatu, menunjukkan ambisi pribadinya daripada kepentingan masyarakat Papua secara keseluruhan. Gerakan ini lebih merupakan langkah manipulatif untuk mendapatkan perhatian dunia ketimbang solusi atas permasalahan di Papua. Deklarasi “pemerintahan sementara Papua Barat” yang diklaim Wenda hanyalah langkah provokatif yang tidak memiliki dasar hukum. Pemerintah Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak memiliki legitimasi dan justru menciptakan ketegangan yang tidak perlu, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Di Papua, gelombang penolakan terhadap Wenda dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) semakin menguat. Tokoh adat, pemuda, dan masyarakat lokal mengecam propaganda separatis yang dinilai hanya memanfaatkan sentimen masyarakat untuk tujuan politik sempit. Mereka menegaskan bahwa solusi bagi Papua tidak terletak pada gerakan separatis, melainkan pada dialog konstruktif, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya melalui berbagai program, termasuk otonomi khusus yang mengutamakan hak-hak masyarakat asli Papua.

Langkah Wenda untuk membangun jaringan internasional seperti International Parliamentarians for West Papua (IPWP) dipandang oleh banyak pihak sebagai strategi pencitraan tanpa basis dukungan yang kuat di Papua. Gerakan ini lebih berfokus pada menciptakan persepsi negatif terhadap Indonesia di mata dunia daripada mengadvokasi kepentingan rakyat Papua secara konkret. Sementara Wenda terus menyuarakan retorika separatisnya di forum internasional, masyarakat Papua semakin menyadari bahwa gerakan ini hanya memperpanjang konflik dan mengabaikan kebutuhan mendesak rakyat di wilayah tersebut.

Kritik terhadap Benny Wenda dan ULMWP menjadi pengingat bahwa perjuangan sejati untuk Papua adalah menciptakan kedamaian, stabilitas, dan kesejahteraan. Alih-alih terjebak dalam agenda separatis yang tidak produktif, masyarakat Papua dan pemerintah Indonesia harus bersatu dalam upaya membangun masa depan Papua yang lebih baik. Dalam bingkai NKRI, Papua memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai wilayah yang maju, mandiri, dan sejahtera, mengakhiri propaganda destruktif yang hanya memecah belah persatuan bangsa.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *