Provokasi TPNPB-OPM “The Child Soldiers Of West Papua” Untuk Menggalang Dana Dan Mencari Simpati Dunia
Westnoken, Jayapura – Film dokumenter “The Child Soldiers of West Papua” yang diproduksi oleh Kristo Langker dari Paradise Broadcasting dengan NGO PNG Trust, yang menggambarkan kehidupan anak-anak di Pegunungan Bintang, Papua, yang tumbuh di tengah konflik antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dan militer Indonesia, merupakan propaganda TPNPB-OPM untuk mengaburkan kenyataan bahwa kelompok separatis ini telah lama merekrut anak-anak sebagai milisi TPNPB-OPM. Pernyataan Sebby Sambom (Juru Bicara TPNPB-OPM) yang membantah keterlibatan anak-anak dalam kelompok mereka untuk menutupi praktik pelanggaran HAM yang mereka lakukan. Realitas di Papua menunjukkan bahwa anak-anak telah dimanipulasi, dipaksa, atau didoktrin untuk terlibat dalam konflik bersenjata, baik sebagai tameng hidup maupun sebagai milisi aktif dalam serangan terhadap aparat keamanan.
Dalam film dokumenter tersebut, TPNPB-OPM berusaha membangun narasi seolah-olah anak-anak hanya menjadi korban konflik. Namun, berbagai bukti di lapangan, termasuk rekaman visual anak-anak yang memegang senjata di wilayah konflik seperti Kiwirok, membantah klaim tersebut. Perekrutan anak-anak untuk kepentingan perang bukan hanya tindakan tidak bermoral, tetapi juga merupakan pelanggaran nyata terhadap Konvensi Hak Anak serta hukum internasional yang secara tegas melarang penggunaan anak-anak dalam konflik bersenjata.
Fakta bahwa anak-anak terlibat dalam pertempuran membuktikan bahwa mereka tidak sekadar menjadi objek propaganda, tetapi juga korban eksploitasi oleh TPNPB-OPM. Klaim kelompok separatis Papua bahwa anak-anak bergabung atas kehendak sendiri adalah narasi yang menyesatkan. Dalam situasi konflik yang penuh ancaman, anak-anak tidak memiliki kebebasan untuk menolak atau melawan kehendak kelompok bersenjata tersebut. Sebaliknya, mereka sering kali dipaksa, ditipu, atau didoktrin agar percaya bahwa perjuangan bersenjata adalah satu-satunya jalan untuk masa depan mereka.
Lebih jauh, terdapat indikasi kuat bahwa TPNPB-OPM menggunakan jaringan simpatisan di berbagai daerah untuk merekrut dan mempengaruhi anak-anak Papua agar bergabung dalam perjuangan bersenjata. Ironisnya, pernyataan Sebby Sambom dalam film dokumenter ini justru bertolak belakang dengan pengakuan yang pernah diungkapkan oleh Sebby Sambom, yang secara terang-terangan menyebutkan bahwa pasukan mereka mencakup remaja di bawah 18 tahun. Bahkan, laporan dari kantor berita The Associated Press (AP) dan kelompok advokasi damai yang mendukung kemerdekaan Papua turut mengungkap fakta bahwa TPNPB-OPM telah melibatkan anak-anak sebagai milisi. Hal ini semakin menyakinkan bahwa film dokumenter dengna judul “The Child Soldiers of West Papua” tersebut hanyalah alat manipulatif untuk menutupi realitas sebenarnya.
Hukum internasional dengan tegas mendefinisikan individu di bawah usia 18 tahun sebagai anak-anak, dan perekrutan mereka untuk kepentingan militer—terutama anak-anak di bawah 15 tahun—dikategorikan sebagai kejahatan perang berdasarkan Statuta Roma 2002 tentang Pengadilan Pidana Internasional. Indonesia, bersama sekitar 170 negara lainnya, telah meratifikasi perjanjian PBB yang melarang keterlibatan anak-anak dalam konflik bersenjata serta mewajibkan negara untuk mencegah eksploitasi mereka oleh kelompok bersenjata, baik negara maupun non-negara.
Oleh karena itu, klaim TPNPB-OPM dalam film dokumenter ini tidak lebih dari upaya pembelokan fakta yang bertujuan untuk penggalangan dana dan mencari simpati dunia internasional. Masyarakat dan komunitas Internasional harus lebih waspada terhadap strategi propaganda yang mereka gunakan. Sebaliknya, perhatian utama harus diarahkan pada upaya perlindungan anak-anak Papua agar terbebas dari eksploitasi dan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok separatis TPNPB-OPM.
Pemerintah dan organisasi kemanusiaan memiliki tanggung jawab moral untuk meningkatkan program rehabilitasi dan pendidikan bagi anak-anak Papua, guna memberikan mereka masa depan yang lebih cerah. Dengan pendekatan berbasis pendidikan dan kesejahteraan sosial, generasi muda Papua dapat terbebas dari pengaruh kelompok separatis dan memiliki kesempatan lebih luas untuk berkembang dalam lingkungan yang damai, aman, dan sejahtera.