Melawan Propaganda FWP dengan Bukti Nyata Kemajuan Papua
Westnoken, Jayapura – Pada tanggal 28 Maret 2025, kelompok Free West Papua (FWP) kembali menyebarkan propaganda sesat melalui akun Global Campaign for United Nations Peacekeeping Mission to West Papua dan West Papua Support Group Brisbane. Mereka mengusung narasi “Urgent Call for International Intervention in West Papua” yang menuding eskalasi operasi militer Indonesia sebagai penyebab kekerasan terhadap warga sipil dan tindakan represif yang melanggar HAM. Narasi ini jelas merupakan upaya untuk memanipulasi opini publik internasional dengan tujuan mendiskreditkan pemerintah Indonesia dan menggiring intervensi asing ke Papua Barat.
Faktanya, kehadiran aparat keamanan di Papua Barat bertujuan untuk menjaga stabilitas dan melindungi masyarakat dari ancaman Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang terus melakukan aksi teror. Sepanjang tahun, OPM telah menyerang warga sipil, membakar fasilitas publik, bahkan membunuh tenaga kesehatan dan guru yang berdedikasi untuk membangun Papua. Namun, kelompok FWP justru membalikkan fakta dengan menuduh aparat keamanan sebagai pihak yang melakukan kekerasan, padahal mereka bertugas untuk memulihkan ketertiban dan melindungi rakyat dari ancaman nyata.
Kelompok FWP secara sistematis berusaha mendapatkan simpati internasional dengan memanipulasi informasi dan membentuk opini bahwa TNI-Polri melakukan pelanggaran HAM. Mereka mengabaikan fakta bahwa banyak warga Papua justru mendukung kehadiran aparat keamanan demi terciptanya rasa aman. Bahkan, mereka tidak pernah mengecam tindakan kejam OPM yang telah mengorbankan nyawa warga sipil tak berdosa. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama kelompok FWP bukanlah memperjuangkan HAM, melainkan mendorong agenda separatis yang mengancam kedaulatan Indonesia.
Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen untuk membangun Papua dengan pendekatan kesejahteraan dan penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang ingin menciptakan ketidakstabilan. Dunia internasional seharusnya tidak terjebak dalam propaganda kelompok FWP yang penuh dengan kebohongan dan manipulasi. Upaya membangun Papua harus didukung dengan cara yang benar, yaitu melalui investasi, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur yang telah berjalan di berbagai wilayah Papua, bukan dengan campur tangan asing yang justru dapat memperkeruh keadaan.
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya nyata dalam pembangunan Papua, mencakup infrastruktur darat, laut, dan udara. Jalan Trans Papua yang membentang sepanjang lebih dari 3.000 km telah mempermudah akses dan distribusi logistik, meningkatkan perekonomian lokal. Bandara Sentani dan Bandara Mozes Kilangin terus dikembangkan untuk meningkatkan konektivitas, sementara pelabuhan-pelabuhan seperti Pelabuhan Jayapura dan Pelabuhan Merauke menjadi pusat distribusi utama barang dan jasa. Selain itu, Jembatan Youtefa yang megah kini menjadi ikon pembangunan Papua dan memperlancar konektivitas antarwilayah.
Di bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah telah membangun ratusan sekolah serta mendirikan Rumah Sakit Papua Barat dan berbagai puskesmas di daerah terpencil. Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) telah membuka peluang bagi generasi muda Papua untuk melanjutkan studi ke berbagai perguruan tinggi ternama di Indonesia. Selain itu, fasilitas olahraga seperti GOR Lukas Enembe telah menjadi simbol kemajuan Papua, bahkan sukses menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2021. Pemerintah juga meluncurkan program Makan Bergizi Gratis untuk anak-anak Papua guna meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda di Bumi Cenderawasih.
Tidak hanya itu, pemerintah juga mengembangkan program food estate sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian dan memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat Papua, serta membuka lapangan pekerjaan baru di sektor pertanian. Dengan langkah ini, Papua semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.
Dengan berbagai kemajuan tersebut, klaim bahwa pemerintah Indonesia melakukan tindakan represif dan mengabaikan kesejahteraan rakyat Papua adalah propaganda yang tidak berdasar. Faktanya, pemerintah tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga terus berinvestasi dalam kemajuan Papua demi menciptakan masa depan yang lebih baik bagi masyarakatnya. Pembangunan yang telah dilakukan membuktikan bahwa Papua adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan kesejahteraan masyarakat Papua terus menjadi prioritas utama pemerintah. Oleh karena itu, setiap propaganda yang menyesatkan harus dihadapi dengan bukti nyata yang mencerminkan komitmen Indonesia dalam membangun Papua sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI