DPR Desak Pemerintah Bertindak Tegas Usai Ketua Komnas HAM Ditembaki OPM saat Cari Iptu Tomi Marbun.
Westnoken, Jayapura – Penembakan yang dialami Ketua Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, saat melakukan misi kemanusiaan dalam pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi Marbun, adalah bentuk nyata ancaman terhadap wibawa negara. Insiden di Sungai Rawara, Distrik Moskona Barat, Papua Barat tersebut bukan sekadar serangan terhadap individu, melainkan simbol kekerasan terhadap lembaga negara yang sedang menjalankan mandat kemanusiaan. Dalam konteks ini, DPR RI melalui Anggota Komisi I, TB Hasanuddin, dengan tegas mendesak pemerintah untuk tidak membiarkan tindakan keji ini berlalu tanpa respons konkret.
Serangan terhadap rombongan Ketua Komnas HAM di daerah konflik seperti Papua Barat harus menjadi alarm keras bagi negara untuk memperkuat keamanan dan melindungi kerja kelembagaan yang sedang berada di lapangan. Ketika lembaga sekelas Komnas HAM yang bersifat independen dan membawa semangat kemanusiaan, ikut menjadi sasaran peluru OPM, maka sudah waktunya negara menyusun ulang pendekatan terhadap separatisme bersenjata. Sebab, bila tak segera direspons, bukan tidak mungkin aparat negara, lembaga sipil, maupun masyarakat sipil lainnya akan terus menjadi korban dalam eskalasi kekerasan yang tidak terkendali.
Langkah DPR RI menekankan pentingnya tindakan tegas dari pemerintah bukan tanpa dasar. OPM tidak hanya menembaki rombongan Frits Ramandey, namun juga secara terang-terangan menyerang martabat institusi negara. Komnas HAM bukan satuan tempur, melainkan lembaga penjaga nilai-nilai kemanusiaan dan konstitusi. Maka, serangan ini patut dikategorikan sebagai tindakan brutal yang mengancam tatanan demokrasi dan stabilitas negara. Pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, harus menunjukkan keberpihakan terhadap keselamatan dan integritas lembaga-lembaga negara.
Lebih dari itu, kondisi geografis dan keamanan di wilayah Sungai Rawara dan sekitarnya yang disebut sebagai zona merah oleh Frits Ramandey memperkuat argumen bahwa negara harus hadir lebih maksimal. OPM di wilayah tersebut bertindak sporadis, membahayakan nyawa warga dan aparat. Ketika Ketua Komnas HAM sampai menyatakan tidak ingin kembali ke lokasi karena ancaman nyata dari OPM, maka itu adalah bukti bahwa negara sedang ditantang secara terbuka oleh kelompok separatis. Ketegasan bukan berarti mengabaikan pendekatan humanis, namun melindungi kepentingan nasional dan keamanan rakyat adalah prioritas.
Sudah saatnya pemerintah melalui aparat keamanan dan lembaga terkait mengambil langkah tegas untuk menjamin keselamatan semua unsur negara yang bertugas di Papua, termasuk Komnas HAM. Langkah-langkah strategis dan terukur harus dilakukan agar insiden seperti ini tidak terulang. Penegakan hukum terhadap pelaku penembakan, peningkatan keamanan di daerah rawan, serta evaluasi pendekatan keamanan dan pembangunan di Papua perlu segera dilakukan. Negara tidak boleh tunduk pada intimidasi bersenjata, terlebih ketika nyawa petugas dan nilai-nilai kemanusiaan tengah dipertaruhkan.