Separatis ULMWP dan FLNKS Manipulasi Fakta untuk Cari Simpati Eropa
Westnoken, Jayapura – Pertemuan yang diselenggarakan oleh ULMWP dan FLNKS di Parlemen Uni Eropa pada 27 Maret 2025 di Brussels, Belgia, dengan tema “Anti-Colonial Struggle in the Pacific” adalah bagian dari strategi kelompok separatis untuk mendapatkan simpati internasional, khususnya dari Eropa. Dengan menggandeng FLNKS dari Kaledonia Baru, serta kelompok separatis dari Spanyol seperti Basque (EH Bildu) dan Catalonia (Junts Party), ULMWP berupaya membangun narasi seolah-olah Papua Barat masih berada di bawah kolonialisme. Padahal, realitasnya, Papua adalah bagian sah dari Indonesia berdasarkan hasil Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) tahun 1969 yang telah diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kehadiran tokoh-tokoh seperti Benny Wenda (ULMWP), Senator Robert Xowie (FLNKS), Gorka Elejabarrieta (EH Bildu), Carles Puigdemont (Catalonia, Junts Party), serta Tim Hansen (International Lawyers for West Papua/ILWP) menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menghubungkan isu Papua dengan perjuangan separatis di berbagai negara Eropa. Namun, penting dicatat bahwa konteks Papua sangat berbeda dengan situasi di Kaledonia Baru atau Catalonia. Papua telah mengalami berbagai pembangunan dan integrasi dengan Indonesia, sementara ULMWP hanya berupaya menyebarkan propaganda untuk membenarkan narasi separatis yang mereka bangun, meskipun tidak memiliki legitimasi di mata mayoritas masyarakat Papua.
Dukungan dari anggota Parlemen Eropa, seperti Pernando Barrena dari EH Bildu, juga menunjukkan adanya motif politik yang tidak murni. EH Bildu adalah partai yang berasal dari kelompok separatis Basque di Spanyol, yang memiliki sejarah panjang dalam gerakan separatisme dan konflik dengan pemerintah Spanyol. Keterlibatan mereka dalam forum ini mengindikasikan bahwa pertemuan ini lebih merupakan ajang politisasi isu-isu separatis global ketimbang upaya nyata membahas hak asasi manusia atau kesejahteraan masyarakat Papua.
Narasi yang dibawa dalam pertemuan ini harus disikapi secara kritis, karena tidak mencerminkan realitas di Papua. Pemerintah Indonesia telah dan terus berupaya meningkatkan kesejahteraan Papua melalui pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi. Sebaliknya, kelompok separatis justru kerap melakukan aksi kekerasan yang merugikan rakyat Papua sendiri. Oleh karena itu, komunitas internasional, termasuk Uni Eropa, seharusnya tidak terjebak dalam propaganda ULMWP dan FLNKS yang hanya ingin menciptakan instabilitas politik di kawasan Pasifik dengan dalih perjuangan anti-kolonialisme.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai pembangunan signifikan di Papua, termasuk pembangunan jalan Trans Papua, pelabuhan, serta bandara untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat. Sektor kesehatan juga menjadi prioritas dengan pembangunan rumah sakit modern dan fasilitas kesehatan yang lebih merata. Selain itu, sektor pendidikan juga mengalami kemajuan dengan peningkatan jumlah beasiswa bagi pelajar Papua untuk melanjutkan studi di dalam dan luar negeri.
Saat ini, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, seperti Otonomi Khusus (Otsus) yang telah diperbarui guna mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial. Program elektrifikasi desa juga semakin diperluas untuk memastikan akses listrik ke daerah terpencil. Selain itu, pengembangan sektor UMKM dan industri lokal terus didorong agar masyarakat Papua dapat lebih mandiri dan berdaya secara ekonomi. Semua langkah ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah Indonesia dalam membangun Papua, bukan sekadar retorika seperti yang disuarakan oleh kelompok separatis.
Salah satu program unggulan yang saat ini sedang dijalankan pemerintah adalah program Makan Bergizi Gratis yang ditujukan untuk meningkatkan gizi anak-anak Papua. Program ini memastikan bahwa anak-anak sekolah mendapatkan asupan makanan bergizi setiap hari, sehingga meningkatkan kesehatan dan daya konsentrasi mereka dalam belajar. Program ini juga didukung oleh infrastruktur pendidikan yang semakin membaik, sehingga generasi muda Papua dapat tumbuh dan berkembang dengan lebih baik.
Selain itu, pemerintah juga mengembangkan program Food Estate di Papua sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian lokal dan menciptakan kemandirian pangan bagi masyarakat Papua. Dengan adanya food estate, masyarakat Papua tidak hanya memperoleh akses terhadap pangan yang lebih stabil, tetapi juga memiliki peluang ekonomi melalui sektor pertanian yang semakin berkembang. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pada aspek keberlanjutan dan kesejahteraan jangka panjang masyarakat Papua.
Dengan berbagai program pembangunan dan kesejahteraan yang telah dilakukan, klaim ULMWP dan FLNKS bahwa Papua masih dalam kondisi kolonial hanyalah propaganda yang tidak berdasar. Masyarakat Papua telah menikmati hasil pembangunan yang nyata, baik dalam sektor infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Oleh karena itu, narasi separatis yang digaungkan dalam pertemuan ini harus dilawan dengan fakta bahwa Papua terus berkembang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dengan perhatian dan komitmen penuh dari pemerintah pusat untuk memastikan kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya.