Wetsnoken. Mimika – Provinsi Papua Tengah (PEMCAB) Pemerintah Provinsi Mimika Tahun Anggaran (TA) 2022 Kabupaten Mimika (LKPJ) Daerah Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Tahun Anggaran 2022 dan Laporan Informasi Pertanggungjawaban Kabupaten Kabupaten Kantor DPRD Kabupaten Ruang Relenary Mimika Jl. Tanggung jawab kabupaten atas pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2022 (PP-APBD) berdasarkan Senderwasih Timika Rabu sore (26 Juli 2023).
Sidang paripurna pertama sesi kedua dibuka oleh Ketua DPRD Mimica Anton Bouclang S.S.S. M.Sc. Wakil Presiden Pertama Alex Tsenavatme S.A.B dan Wakil Presiden Kedua Johannes Felix Helianan S.E. Bupati Mimika Valentinus S. Sumito S.I.P. M.Sc. Menurut laporan sekretaris dewan 26 anggota Partai Rakyat Demokratik Negara Bagian Michigan hadir dan 9 tidak hadir.
Dalam sambutannya Presiden DPRD Mimika menyampaikan paparan LKPJ dan PP-APBD dalam UU No. Di tahun Pada tanggal 23 tahun 2014 Pemerintah Negara Bagian menyatakan bahwa LKPJ Negara Bagian Mimika merupakan hubungan pertanggungjawaban. Pelaksanaan PP-APBD meliputi pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Mimika dan kinerja kegiatan yang akan dievaluasi pada akhir tahun. Latihan evaluasi pelaksanaan. Rencana Pengembangan Waktu 2024.
Ketua DPRD Mimika mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang telah memberikan materi LKPJ tahun anggaran 2022. DPRD menggunakan langkah-langkah perbaikan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan MM menunjukkan kegagalan dan keberhasilan pencapaian indikator kinerja berikutnya.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Kartu tahun depan kita harus menyadari bahwa pengelolaan keuangan yang berkualitas dapat dipastikan dengan melibatkan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Implementasi Smart City Kabupaten Mimika dan peletakan dasar partisipasi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut Pj Bupati Mimika terlebih dahulu menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kerjasama yang telah tercipta oleh pemerintah Kabupaten Mimika pimpinan dan warga Kabupaten Mimika serta seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Mimika. .berbicara. “Dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika” ujarnya. Tahun 2022 merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diamanatkan oleh UU No. 2. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan agenda tahunan dan Perda No. Desember 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah. “Aturan mewajibkan kepala daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada DZHR untuk dibahas dalam waktu tiga bulan sejak akhir tahun anggaran dan dalam enam bulan sejak akhir tahun anggaran” ujarnya. Mimika mengatakan laporan tahun anggaran 2022 sebelumnya telah diaudit pada April 2023 oleh perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Papua.