Tokoh Masyarakat Papua menolak 1 Juli sebagai HUT OPM dan menyatakan Papua telah merdeka bersama Indonesia
Westnoken Manokwari – Bergabungnya Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tahun 1963 adalah sebuah langkah penting yang menandai kesatuan wilayah Indonesia secara utuh. Papua, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, tidak hanya menjadi bagian dari negara Indonesia secara hukum, tetapi juga merupakan simbol dari semangat persatuan dan keberagaman Indonesia.
Sejak saat itu, Papua menjadi bagian tak terpisahkan dari Indonesia, di mana pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk membangun wilayah ini, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjaga dan mengelola sumber daya alamnya secara berkelanjutan. Dengan bergabungnya Papua ke dalam NKRI, Indonesia tidak hanya meneguhkan kedaulatan wilayahnya tetapi juga mengukuhkan komitmen untuk menjaga persatuan dan kemajuan bersama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
Pemerintah Indonesia terus memajukan pembangunan di Papua, baik dalam infrastruktur, kesehatan, pendidikan, maupun pengembangan sumber daya manusia. Ini dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua dan memastikan mereka mendapatkan akses yang layak terhadap fasilitas publik dan kesempatan ekonomi.
Sayangnya, upaya pembangunan ini sering dihadang oleh gerombolan separatis OPM yang melakukan tindakan kekejaman, pembunuhan, dan provokasi. Klaim sepihak mereka terhadap 1 Juli sebagai HUT OPM adalah bagian dari upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI, serta menghambat proses pembangunan yang sedang berlangsung di Papua.
Para tokoh masyarakat Papua, seperti Kepala Suku Kampung Putali, Nulce Monim, dengan tegas menolak klaim 1 Juli sebagai HUT OPM. Mereka menyerukan agar OPM menghentikan segala bentuk kekacauan dan menyadari bahwa Papua telah merdeka bersama Indonesia sejak lama. Hal ini bukan hanya penting untuk mempertahankan kedamaian, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan di Papua dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi seluruh masyarakatnya.
Keberadaan OPM tidak hanya mengancam stabilitas keamanan di Papua, tetapi juga mengganggu ketenangan masyarakat yang selama ini hidup dalam damai. Mereka menggunakan propaganda dan hoaks untuk menghasut penduduk dan mengganggu proses demokrasi, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Suku Besar Maybrat Soleman Sirikit.
Penjagaan kamtibmas yang ketat di Papua menjadi penting untuk mencegah gangguan yang dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Kepala Suku Besar Doreri Gaad Rumfabe menegaskan bahwa solidaritas dan kerjasama dari semua elemen masyarakat Papua diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah ini.
Pernyataan tegas dari para tokoh masyarakat Papua bukan hanya menunjukkan keberpihakan mereka terhadap NKRI, tetapi juga komitmen untuk bersama-sama membangun Papua menjadi lebih baik. Ini mencakup peningkatan infrastruktur, pelayanan kesehatan yang merata, peningkatan pendidikan, dan pengembangan SDM agar masyarakat Papua dapat merasakan dampak positif dari pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam menghadapi tantangan ini, kesatuan dan kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat Papua menjadi kunci. Bersama-sama, mereka dapat mengatasi segala bentuk gangguan yang datang dari kelompok separatisme dan memastikan Papua tetap menjadi bagian yang damai, maju, dan sejahtera di bawah naungan NKRI.