Komitmen Pembangunan Papua: Indonesia Menjawab Kritik PM Vanuatu
Westnoken _ Timika – Pernyataan Perdana Menteri (PM) Vanuatu, Charlot Salwai Tabimasmas, pada Debat Umum Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Ke-79 tanggal 27 September 2024 yang menyoroti hak masyarakat adat di Papua perlu dipandang dengan objektivitas yang lebih mendalam. Indonesia, sebagai negara demokrasi yang kuat dan dinamis, telah lama menunjukkan komitmen tinggi terhadap pengembangan wilayah Papua, serta perlindungan dan pemberdayaan masyarakat adatnya. Salah satu wujud nyata komitmen ini adalah penerapan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) pada tahun 2001, yang memberikan wewenang luas kepada masyarakat Papua untuk mengelola wilayah mereka secara langsung, termasuk dalam memilih pemimpin melalui proses demokrasi yang transparan. Undang-undang ini menegaskan bahwa hanya masyarakat Papua yang dapat dipilih sebagai pemimpin di Provinsi Papua, menjamin keterwakilan otentik dalam tata kelola daerah.
Seiring dengan berjalannya waktu, implementasi Otsus terus mengalami penguatan. Pada tahun 2021, dalam perayaan 20 tahun pemberlakuan Otsus, keterwakilan masyarakat Papua di lembaga-lembaga pemerintahan mengalami peningkatan signifikan. Jumlah kursi DPRD Papua bertambah dari 25 menjadi 60, sementara keanggotaan Majelis Rakyat Papua naik dari 93 menjadi 225 orang. Langkah-langkah ini merupakan bukti konkret bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk memastikan partisipasi bermakna masyarakat Papua dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Proses ini menegaskan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat Papua dalam pemerintahan dan pembangunan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.
Di sisi lain, kritik yang dilontarkan oleh PM Vanuatu perlu dilihat dalam konteks pembangunan yang telah dan sedang dilaksanakan di Papua. Pemerintah Indonesia terus berusaha keras untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Papua demi mengurangi ketimpangan dengan wilayah lain di Indonesia. Salah satu proyek strategis yang sedang berjalan adalah pembangunan Jalan Trans Papua yang membentang lebih dari 4.000 kilometer, yang bertujuan untuk membuka akses wilayah-wilayah terpencil dan mengurangi isolasi geografis. Selain itu, modernisasi Bandara Internasional Sentani di Jayapura serta Pelabuhan Sorong menjadi bukti konkret komitmen pemerintah dalam meningkatkan konektivitas wilayah, memperlancar arus barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Papua.
Pembangunan infrastruktur ini juga dipadukan dengan inisiatif pengembangan sumber daya manusia dan kesejahteraan masyarakat. Program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik) memastikan akses yang lebih luas dan merata bagi anak-anak Papua terhadap pendidikan berkualitas. Dengan adanya beasiswa dan dukungan pendidikan ini, generasi muda Papua diharapkan mampu berkontribusi lebih besar dalam pembangunan wilayah mereka, sekaligus membawa Papua sejajar dengan wilayah lainnya dalam pencapaian pendidikan dan keterampilan.
Di bidang kesehatan, program Nusantara Sehat telah mengirimkan tenaga medis ke wilayah-wilayah terpencil Papua, serta memperkuat fasilitas kesehatan dengan membangun dan merenovasi rumah sakit dan puskesmas. Upaya ini dilakukan agar masyarakat Papua dapat menikmati layanan kesehatan yang layak dan memadai, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Fokus pada kesehatan ibu dan anak juga menunjukkan komitmen pemerintah dalam membangun generasi sehat yang akan menjadi tulang punggung pembangunan Papua di masa depan.
Lebih jauh lagi, pemerintah Indonesia tidak hanya memperhatikan pembangunan fisik dan sosial, tetapi juga ekonomi masyarakat Papua. Melalui program Ultra Mikro (UMi), masyarakat Papua didorong untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah dengan bantuan modal serta pelatihan kewirausahaan. Ini merupakan langkah konkret untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Papua, mendukung kemandirian ekonomi, dan mengurangi kemiskinan. Dana Otonomi Khusus (Otsus) juga digunakan secara efektif untuk mendanai berbagai program pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal masyarakat Papua.
Salah satu inisiatif penting yang kini menjadi bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan di Papua adalah proyek food estate. Proyek ini tidak hanya bertujuan untuk memanfaatkan potensi lahan yang subur di Papua, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia secara nasional. Food estate berperan sebagai solusi strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian, membuka lapangan kerja bagi masyarakat lokal, dan mendorong perkembangan sektor agribisnis di Papua. Dengan pendekatan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat adat sebagai aktor utama, proyek ini diharapkan mampu mengatasi permasalahan ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi lokal.
Keberhasilan proyek-proyek ini tidak hanya penting bagi Papua, tetapi juga untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus melanjutkan program pembangunan di Papua dengan tujuan mengurangi kesenjangan antarwilayah, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan memastikan bahwa Papua menjadi bagian yang maju dan sejahtera dalam negara kesatuan.
Oleh karena itu, pernyataan PM Vanuatu yang menuduh Indonesia tidak menghormati hak masyarakat adat Papua menunjukkan ketidakpahaman terhadap upaya konkret yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memperbaiki kondisi di Papua. PM Vanuatu hanya menerima informasi sepihak dari aktivis Benny Wenda yang notabenenya sudah lama meninggalkan Papua demi kepentingan pribadi dan mencari keuntungan politis dengan memperjualbelikan isu-isu negatif Papua. Komitmen ini bukan hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi, tetapi juga melibatkan penghargaan dan perlindungan penuh terhadap hak-hak masyarakat adat Papua. Dengan demikian, PM Vanuatu sepatutnya tidak mencampuri urusan domestik Indonesia tanpa memahami realitas yang ada, dan mengedepankan prinsip saling menghormati antarbangsa dalam forum internasional.