pro-independence Papua is the result of the unfair treatment that the Papuan people receive from the Indonesian government which is considered repressive. marginalization, discrimination, including the lack of recognition of Papua's contributions and services to Indonesia, not optimal development of social infrastructure in Papua
WASAPADA PROVOKASI OLEH IKATAN PELAJAR MAHASISWA PAPUA (IPMAPA) YANG MENGGANGGU KEMAJUAN DI PAPUA
WASAPADA PROVOKASI OLEH IKATAN PELAJAR MAHASISWA PAPUA (IPMAPA) YANG MENGGANGGU KEMAJUAN DI PAPUA

WASAPADA PROVOKASI OLEH IKATAN PELAJAR MAHASISWA PAPUA (IPMAPA) YANG MENGGANGGU KEMAJUAN DI PAPUA

WASAPADA PROVOKASI OLEH IKATAN PELAJAR MAHASISWA PAPUA (IPMAPA) YANG MENGGANGGU KEMAJUAN DI PAPUA

Westnoken , Manokwari – Ikatan Pelajar Mahasiswa Papua (IPMAPA) adalah merupakan wadah persatuan mahasiswa Papua dari berbagai paguyuban maupun ikatan mahasiswa Papua yang berada di luar Papua. Tujuan IPMAPA adalah untuk wadah berkumpulnya mahasiswa papua di berbagai wilayah Indonesia. Selain menjadi wadah organisasi mahasiswa namun Kelompok ini juga sering menyuarakan kepentingan daerahnya kepada pemerintah Indonesia melalui aksi-aksi demo. Baru-baru ini kelompok IPMAPA malang dan surabaya melakukan demo penolakan program transmigrasi yang direncanakan oleh pemri yang dianggap dapat merugikan orang asli papua (OAP).

Rencana program transmigrasi ini dikabarkan telah memicu gelombang penolakan sejumlah kalangan di Papua. Penolakan juga dilaporkan turut disuarakan oleh kalangan mahasiswa dan kelompok kepentingan tentunya juga isu transmigrasi dimanfaatkan oleh kelompok pro papua merdeka. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi masyarakat Papua karena tujuan transmigrasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memeratakan perekonomian nasional, bukan hanya terkait dengan perpindahan penduduk semata.

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menegaskan peraturan Undang-undang hingga peraturan daerah yang berlaku saat ini tidak memungkinkan untuk mewujudkan program transmigrasi dari luar Pulau Papua ke Pulau Papua.  Program transmigrasi yang masih mungkin dilakukan di Pulau Papua hanya sebatas program transmigrasi lokal dan revitalisasi kawasan transmigrasi. Transmigrasi lokal yang dimaksud oleh Pemri adalah transmigrasi perpindahan penduduk sebatas di Pulau Papua, semisal warga dari Manokwari pindah ke Merauke atau dari Sorong ke Nabire. Fokus Kementerian Transmigrasi ke depan yaitu akan melakukan revitalisasi kawasan yang sudah ada terlebih dahulu. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Ia menyebut bahwa terdapat sekitar 45 kawasan transmigrasi yang akan dilakukan revitalisasi dalam bentuk, peningkatan sarana-prasarananya, pendidikan dan kesehatannya, hal-hal yang memang perlu dilengkapi, sehingga orientasinya itu berorientasi kepada kesejahteraan, bukan lagi kepada perpindahan penduduknya dulu.  Fokusnya dari program pemri adalah  kesejahteraan yang merata di seluruh wilayah Indonesia termasuk Papua dan agar Papua betul-betul menjadi bagian utuh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam konteks persatuan nasionalnya, dalam konteks lebih besar. “Mari kita dukung dan sukseskan program pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Papua dan waspada akan provokasi kelompok-kelompok kepentingan yang terus mengganggu hanya demi kepentingan pribadi dan kelompoknya”. PAPUA MAJU BERSAMA MENUJU INDONESIA EMAS 2045.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *