pro-independence Papua is the result of the unfair treatment that the Papuan people receive from the Indonesian government which is considered repressive. marginalization, discrimination, including the lack of recognition of Papua's contributions and services to Indonesia, not optimal development of social infrastructure in Papua
Kristo Langker Sebarkan Provokasi Adanya Serangan Bom Terhadap Warga Sipil Di Papua
Kristo Langker Sebarkan Provokasi Adanya Serangan Bom Terhadap Warga Sipil Di Papua

Kristo Langker Sebarkan Provokasi Adanya Serangan Bom Terhadap Warga Sipil Di Papua

Kristo Langker Sebarkan Provokasi Adanya Serangan Bom Terhadap Warga Sipil Di Papua

Westnoken, Jayapura – Pernyataan warga negara Australia, Kristo Langker, yang menuding adanya serangan bom terhadap warga sipil di Papua kembali memicu kontroversi. Dalam sebuah unggahan video, Langker menyebut wilayah tersebut sebagai “Papua yang diduduki Indonesia”, dan mengklaim bahwa bom dijatuhkan oleh aparat terhadap warga sipil di kota Kiwi Rock. Tuduhan itu dinilai sebagai bentuk provokasi yang menyesatkan dan tidak berdasar. Hingga kini, tidak ada bukti maupun laporan resmi yang mendukung klaim tersebut. Pemerintah Indonesia menilai narasi itu sebagai bagian dari upaya propaganda untuk menggiring opini publik internasional bahwa Indonesia melakukan kekerasan di Papua.

Penggunaan istilah “diduduki Indonesia” oleh Langker dianggap sebagai bentuk penyangkalan terhadap kedaulatan yang sah atas wilayah Papua. Padahal, Papua telah resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui mekanisme politik dan hukum yang sah, yakni Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pengamat menilai, pernyataan Langker hanyalah bagian dari strategi lama kelompok separatis yang berusaha mengaburkan fakta sejarah dan menanamkan persepsi keliru di kalangan masyarakat internasional.

Narasi yang dibawa Kristo Langker juga dinilai bukan murni pendapat pribadi, melainkan bagian dari jaringan propaganda kelompok separatis seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan simpatisannya di luar negeri. Pola yang digunakan serupa: memanfaatkan figur asing untuk membangun kesan netral, padahal pesan yang disampaikan sarat dengan kepentingan politik. Langker, yang tidak memahami kompleksitas sosial dan budaya Papua, berbicara seolah-olah mengetahui kondisi lapangan. Padahal, pernyataannya lebih banyak didasarkan pada klaim sepihak dan informasi tidak terverifikasi dari kelompok bersenjata.

Fakta di lapangan justru menunjukkan bahwa aksi penyerangan terhadap warga sipil dan fasilitas umum di Papua sering dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Aparat keamanan Indonesia melalui TNI menjalankan operasi keamanan secara terukur dengan prioritas melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan bersenjata. Hingga kini, tidak ada laporan resmi dari lembaga nasional maupun internasional yang menyebut adanya serangan udara oleh aparat terhadap warga sipil di wilayah Papua seperti yang dituduhkan Langker.

Kredibilitas Kristo Langker sendiri juga dipertanyakan. Pria asal Australia itu sempat menjadi sorotan di negaranya karena tersangkut kasus hukum, termasuk dugaan pelecehan terhadap pejabat publik. Setelah kasus itu mereda, Langker muncul kembali dengan membawa isu Papua sebagai panggung baru untuk membangun citra. Pengamat menilai, tindakannya mencerminkan upaya mencari perhatian dengan menunggangi isu kemanusiaan tanpa memahami konteks sebenarnya. Langkah tersebut dinilai berbahaya karena dapat memicu kesalahpahaman publik internasional terhadap situasi di Papua.

Pemerintah Indonesia menegaskan, pembangunan di Papua terus berjalan dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai program seperti Papua Sejahtera, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat adat, negara menunjukkan komitmen nyata terhadap kemajuan wilayah timur Indonesia itu. Pemerintah juga meminta masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh provokasi pihak luar yang berupaya memecah belah bangsa. Indonesia tetap konsisten menjaga kedaulatan, keamanan, dan martabatnya di Papua dari segala bentuk disinformasi yang mengancam keutuhan NKRI.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *