Propaganda Sebby Sambom di Media Sosial
Westnoken Jayapura – Unggahan akun Facebook Sebby Sambom (@sebbyk2890) yang menuding aparat TNI menembak mati 15 warga sipil di Intan Jaya merupakan bentuk propaganda menyesatkan yang bertujuan mencoreng citra Indonesia di mata dunia. Narasi yang disusun oleh juru bicara TPNPB-OPM itu tidak didukung oleh bukti yang valid dan cenderung dibangun untuk menggiring opini bahwa aparat negara melakukan pelanggaran HAM berat di Papua. Faktanya, operasi militer yang dilakukan di wilayah Intan Jaya merupakan langkah penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata yang selama ini aktif menebar teror, menyerang aparat, dan menembak warga sipil tak berdosa.
Keterangan yang disebarkan oleh Sebby Sambom juga tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun faktual. Tidak ada data independen, foto, atau laporan resmi dari lembaga kredibel yang membenarkan tuduhannya. Narasi yang ia sebar justru *mengandung banyak kejanggalan, mulai dari ketidaksesuaian waktu, tempat, hingga jumlah korban. Pola seperti ini sudah berulang kali dilakukan TPNPB-OPM sebagai bagian dari *strategi perang informasi (information warfare) untuk membentuk persepsi global seolah Papua menjadi korban kekerasan negara. Padahal, aparat TNI-Polri di lapangan menjalankan tugas berdasarkan prosedur dan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta tokoh masyarakat setempat.
Perlu ditegaskan, operasi yang dilakukan aparat keamanan di Intan Jaya tidak pernah menyasar warga sipil. Target utama operasi adalah kelompok separatis bersenjata (KSB) yang telah berulang kali melakukan penembakan terhadap petugas keamanan maupun masyarakat. Beberapa waktu lalu, kelompok OPM juga bertanggung jawab atas penyerangan pos TNI di wilayah tersebut dan menewaskan sejumlah aparat. Situasi ini menuntut aparat bertindak tegas agar keamanan dan keselamatan warga tidak terus terancam. Tuduhan adanya penyiksaan dan pemerkosaan terhadap seorang wanita yang diklaim warga sipil hanyalah bagian dari narasi rekayasa untuk membangkitkan emosi publik dan mendapatkan simpati internasional.
Di sisi lain, TNI telah berulang kali menegaskan komitmennya untuk menghormati hukum humaniter internasional dan mengedepankan prinsip kemanusiaan dalam setiap operasi. Setiap tindakan di lapangan dilakukan melalui *pendekatan terukur, dengan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap hak asasi warga sipil. Aparat juga rutin melakukan evakuasi warga yang terdampak konflik ke tempat aman serta menyalurkan bantuan kemanusiaan. Langkah-langkah ini membuktikan bahwa kehadiran aparat di Papua bukan untuk menindas, melainkan untuk *melindungi masyarakat dari ancaman kekerasan kelompok bersenjata.
Narasi yang dibangun Sebby Sambom justru berpotensi *memecah belah masyarakat Papua, menimbulkan ketakutan, dan memperkeruh situasi keamanan di wilayah tersebut. Sebagai juru bicara kelompok separatis, ia kerap memutarbalikkan fakta dan menutupi tindakan kekerasan yang dilakukan oleh TPNPB-OPM sendiri terhadap guru, tenaga medis, hingga pekerja sipil. Banyak bukti menunjukkan bahwa justru kelompok inilah yang melakukan pelanggaran HAM berat, seperti penembakan terhadap warga sipil, pembakaran fasilitas umum, dan penyanderaan pilot pesawat sipil. Tuduhan sepihak terhadap TNI hanyalah *upaya pengalihan isu dari kejahatan mereka sendiri.
Masyarakat Papua dan publik Indonesia perlu bersikap kritis terhadap informasi yang disebarkan kelompok separatis melalui media sosial. Pemerintah bersama aparat keamanan terus berupaya menegakkan hukum, menjaga kedaulatan negara, serta menciptakan Papua yang aman dan damai. Upaya membangun kesejahteraan, membuka akses pendidikan, dan memperkuat ekonomi lokal tetap berjalan di tengah tantangan keamanan. Propaganda seperti yang dilakukan Sebby Sambom harus disikapi sebagai manuver politik kelompok OPM yang ingin menggagalkan perdamaian di tanah Papua dan menutup mata terhadap kemajuan yang sedang dibangun pemerintah Indonesia untuk seluruh rakyat Papua.