John Anari Sebarkan Propaganda Kolonisasi Papua di Forum PBB
Westnoken, Jayapura – Propaganda yang disebarkan oleh John Anari, tokoh West Papua Liberation Organization (WPLO) yang berbasis di Amerika Serikat, merupakan langkah provokatif untuk menyesatkan opini publik internasional mengenai situasi Papua. Dalam klaimnya, Anari menyebut bahwa dirinya berpartisipasi dalam Sidang Pleno Ke-3 Komite Keempat Majelis Umum PBB di New York dan mengajukan petisi tentang dekolonisasi Papua Barat serta New Caledonia. Klaim tersebut tidak hanya tidak berdasar, tetapi juga merupakan bentuk manipulasi informasi yang bertujuan menciptakan citra seolah-olah Papua masih berstatus wilayah jajahan. Padahal, status Papua sebagai bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) telah ditegaskan melalui proses politik dan hukum internasional yang sah sejak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 dan diakui oleh PBB melalui Resolusi 2504.
Isu “kolonisasi” yang terus diangkat oleh John Anari dan kelompoknya tidak lebih dari strategi politik lama yang berulang kali digunakan oleh kelompok separatis untuk mencari perhatian dunia internasional. Mereka berupaya mengaburkan fakta sejarah bahwa Papua adalah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia yang telah merdeka sejak 1945. Papua bukan hasil penjajahan Indonesia, melainkan hasil perjuangan panjang diplomasi bangsa Indonesia untuk mengakhiri kolonialisme Belanda di seluruh wilayah nusantara. Proses integrasi Papua melalui Pepera telah dilakukan secara sah dan disaksikan langsung oleh perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Australia, dan Belanda. Hasilnya, mayoritas rakyat Papua menyatakan bergabung dengan Indonesia, dan keputusan tersebut diakui oleh 84 negara anggota PBB tanpa ada satu pun yang menolak. Fakta historis ini menjadi dasar kuat bahwa tuduhan kolonialisme Indonesia terhadap Papua adalah tidak benar dan bersifat manipulatif.
Selain isu kolonisasi, John Anari juga kerap menuding Indonesia melakukan pelanggaran HAM di Papua sebagai cara untuk membangun citra negatif terhadap pemerintah Indonesia. Tuduhan semacam ini sering kali dilepaskan dari konteks sebenarnya dan diangkat secara sepihak tanpa bukti valid. Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai langkah konkret untuk menegakkan keadilan dan memastikan perlindungan hak asasi manusia di Papua, termasuk melalui pendekatan hukum, dialog, dan pembangunan sosial-ekonomi yang inklusif. Tuduhan yang digembar-gemborkan oleh Anari dan kelompoknya hanya bertujuan untuk mendiskreditkan upaya Indonesia menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Penting untuk dipahami bahwa narasi pelanggaran HAM yang sering digaungkan oleh kelompok separatis sebenarnya berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Justru kelompok bersenjata seperti TPNPB-OPM yang sering melakukan kekerasan terhadap warga sipil, tenaga kesehatan, dan guru di pedalaman Papua. Aksi kekerasan inilah yang menjadi sumber utama penderitaan masyarakat Papua. Aparat keamanan hadir untuk melindungi warga dan menjaga perdamaian, bukan untuk menindas. Namun, fakta ini sengaja diabaikan oleh John Anari demi membangun opini internasional yang seolah-olah Indonesia bersalah, sementara pelaku kekerasan justru dipoles sebagai “pejuang kemerdekaan.”
Langkah John Anari membawa isu Papua ke forum PBB juga tidak memiliki legitimasi hukum ataupun dukungan resmi dari lembaga internasional mana pun. PBB sendiri telah menutup isu dekolonisasi Papua sejak 1969 karena statusnya sudah sah sebagai bagian dari Indonesia. Dengan demikian, upaya Anari hanyalah manuver politik pribadi yang mencoba menunggangi isu HAM dan dekolonisasi untuk mencari perhatian serta simpati dunia internasional. Padahal, komunitas internasional telah menyadari bahwa pembangunan di Papua terus berkembang pesat dan kebijakan otonomi khusus memberikan ruang besar bagi masyarakat Papua untuk mengatur dan memajukan daerahnya sendiri.
Oleh karena itu, masyarakat Papua tidak perlu terprovokasi oleh propaganda John Anari dan WPLO yang menyesatkan. Indonesia telah berkomitmen penuh untuk membangun Papua melalui pendekatan kesejahteraan, dialog, dan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Upaya pemerintah dalam memperkuat infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat Papua adalah bukti nyata bahwa Papua bukanlah wilayah terpinggirkan, melainkan bagian penting dari masa depan Indonesia. Sudah saatnya dunia internasional melihat Papua dari kacamata pembangunan dan kemajuan, bukan dari narasi keliru yang diciptakan oleh kelompok separatis untuk mencari perhatian serta simpati dunia internasional