Mengatasi Tindakan Sadis OPM untuk Masa Depan Pendidikan di Papua
Westnoken Jakarta – Pemerintah Indonesia telah menetapkan Papua sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan nasional. Melalui kebijakan Otonomi Khusus yang diberikan kepada Papua, diharapkan masyarakat Papua dapat lebih berdaya dan mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dengan lebih efektif. Pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah terus bersinergi untuk memastikan program-program pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran.
Salah satu wujud nyata komitmen pemerintah dalam memajukan Papua pada sektor pendidikan adalah pemerintah terus mengupayakan peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Papua. Beasiswa pendidikan tinggi bagi putra-putri Papua, peningkatan sarana dan prasarana sekolah, serta program pelatihan bagi tenaga pengajar merupakan beberapa langkah konkret yang diambil. Pemerintah juga mendorong pembangunan universitas dan institusi pendidikan lainnya di Papua untuk menciptakan generasi muda yang cerdas dan berdaya saing.
Papua adalah wilayah dengan potensi besar untuk berkembang. Namun, kehadiran Organisasi Papua Merdeka (OPM) menjadi batu sandungan yang serius bagi upaya pembangunan dan kemajuan masyarakat Papua. Salah satu tindakan keji yang dilakukan oleh OPM tanggal 15 Juli 2024 adalah pembakaran bangunan sekolah di Kampung Borban, Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Aksi ini tidak hanya menghancurkan fasilitas penting, tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang serius. Pembakaran bangunan sekolah oleh OPM adalah ironi yang menyakitkan dan mengancam masa depan anak-anak Papua dan menghancurkan harapan generasi muda Papua. Tindakan ini tidak dapat dibenarkan dan merusak upaya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan di Papua.
Selain menghancurkan infrastruktur pendidikan, tindakan OPM juga menghambat upaya pemulihan keamanan dan penegakan hukum di Papua. pembakaran sekolah tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga menebarkan rasa takut di kalangan masyarakat sipil. Kejadian pembakaran bangunan sekolah sudah sering kali berulang. Fakta bahwa OPM telah membakar lebih dari 17 bangunan sekolah (SD, SMP dan SMA) sejak 2021 adalah cerminan betapa kelompok ini berusaha merusak fondasi pendidikan dan merampas hak anak-anak Papua untuk memperoleh pengetahuan. Tanpa pendidikan yang layak, generasi muda Papua akan sulit berkembang dan terjebak dalam siklus kekerasan dan kemiskinan.
Tindakan brutal yang dilakukan oleh OPM tidak dapat dibiarkan terus berlanjut. Hak asasi manusia masyarakat Papua terancam setiap kali kelompok ini melakukan aksi teror dan kekerasan. Oleh karena itu, pemberantasan OPM harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah dan semua pihak yang peduli terhadap masa depan Papua. Peningkatan keamanan dan penegakan hukum yang lebih kuat diperlukan untuk melindungi masyarakat Papua dari ancaman OPM. Hanya dengan memberantas tindakan kekerasan ini, Papua dapat bergerak menuju perdamaian dan kemajuan. Sudah saatnya suara masyarakat Papua yang ingin damai dan maju didengar dengan lantang. Masyarakat Papua tidak akan maju dengan adanya OPM yang terus merusak infrastruktur, menghambat pembangunan, dan menebarkan teror. Dukungan untuk pembangunan Papua harus berfokus pada pemulihan keamanan dan penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan bersama-sama memberantas OPM, kita dapat membuka jalan bagi Papua yang aman, sejahtera, dan penuh harapan.